Bangkalan – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tretan melakukan audiensi dengan jajaran Polres Bangkalan pada Jumat (25/07/2025).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakapolres Bangkalan, Kompol Hosna Nurhidayah dan Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua LBH Tretan Bangkalan, Moh Hidayat menyampaikan sikap dan masukan lembaganya terkait maraknya opini publik yang menyebut Kabupaten Bangkalan sebagai sarang premanisme.
Pihaknya juga merespons pernyataan Humas Polres Bangkalan yang menegaskan komitmen kepolisian untuk menindak tegas segala bentuk premanisme di wilayah hukum Bangkalan.
“Demi terciptanya rasa aman dan kondusifitas di Kabupaten Bangkalan. Kami juga mengapresiasi langkah konkret yang telah dilakukan jajaran Polres, seperti razia motor bodong, penindakan terhadap pelaku begal, dan penegakan hukum lainnya,” ujar Moh Hidayat,SH.
Meski demikian, LBH Tretan Bangkalan menilai masih belum terlihat langkah strategis yang benar-benar menyentuh akar permasalahan premanisme di Bangkalan. Ia mencontohkan keberhasilan pemberantasan premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan Polrestabes Surabaya sebagai acuan yang perlu diadopsi.
“Kami belum melihat langkah konkret dan sistematis dalam memberantas premanisme di Bangkalan. Apakah pernyataan yang beredar di media sosial itu hanya slogan semata, atau memang ada implementasi yang jelas? Ini yang masih menjadi tanda tanya bagi kami dan masyarakat,” tambahnya.
Dalam audiensi tersebut, LBH Tretan juga menyampaikan kekhawatiran atas maraknya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu terhadap masyarakat, bahkan dengan mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ORMAS).
“Intimidasi semacam itu sangat berdampak negatif terhadap rasa aman masyarakat dan iklim usaha di Bangkalan. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal masa depan perekonomian daerah,” tegas Moh Hidayat,SH.
Sebagai bentuk dukungan nyata, LBH Tretan Bangkalan menyatakan kesiapannya menjadi mitra aktif dan garda terdepan dalam upaya pemberantasan premanisme. Pihaknya bahkan mengusulkan pembentukan Satgas Anti Premanisme yang melibatkan berbagai elemen, termasuk masyarakat sipil.
“Pembentukan Satgas ini penting agar masyarakat benar-benar merasa aman, investor tidak ragu menanamkan modalnya, dan pelaku usaha bisa berkembang. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan serta kriminalitas di Bangkalan,” pungkasnya.
