Misalnya, jika banyak aduan berasal dari sektor kesehatan di suatu daerah, mahasiswa dapat melakukan kajian mendalam mengenai kebijakan kesehatan di wilayah tersebut dan memberikan rekomendasi berbasis bukti.
Ketiga, mahasiswa dapat mendorong transparansi program ini melalui partisipasi aktif. Dengan memantau tindak lanjut dari setiap aduan yang masuk, mereka dapat memastikan bahwa layanan ini tidak berhenti di pengumpulan keluhan semata.
Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya Wakil Presiden sebagai penggagas program.
Menggerakkan Perubahan Lewat Kolaborasi
Agar “Lapor Mas Wapres” berhasil, kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan. Mahasiswa, masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah harus saling bersinergi. Di sinilah peran mahasiswa sebagai katalis perubahan menjadi semakin relevan.
Program ini juga harus didukung dengan teknologi yang mumpuni. Aduan yang masuk perlu dikelola secara terpusat dengan sistem berbasis data besar (big data) agar dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan yang dihadapi pelayanan publik. Dengan data yang terintegrasi, evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih akurat.
Namun, semua langkah ini membutuhkan komitmen dan pengawasan. Tanpa pengelolaan yang profesional dan akuntabel, “Lapor Mas Wapres” hanya akan menjadi alat pencitraan tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Lapor Mas Wapres” memiliki potensi untuk menjadi terobosan dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Namun, program ini harus diarahkan untuk mendukung reformasi sistemik, bukan hanya sebagai langkah populis.
Peran mahasiswa sebagai agen perubahan dapat memperkuat efektivitas program ini, baik melalui sosialisasi, kajian ilmiah, maupun pengawasan. Dengan kolaborasi yang baik, program ini dapat menjadi tonggak baru dalam membangun pemerintahan yang responsif dan berpihak pada rakyat.
Satu pemikiran pada “Lapor Mas Wapres: Mengurai Masalah Pelayanan Publik di Level Nasional”