SURABAYA — Ratusan massa yang mengatasnamakan BEMNUS dan SPM-MP mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada Selasa (21/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kejati Jatim membuka secara transparan penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi di Jawa Timur yang mereka nilai tidak memiliki kejelasan perkembangan.
Aksi itu mengusung tema “Kejati Jatim Masuk Angin; Penanganan Kasus Korupsi Kakap Jatim Hilang Tanpa Jejak yang Jelas”.
Massa menilai persoalan integritas yang belakangan menjadi sorotan di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI berpotensi berdampak terhadap penegakan hukum di daerah.
Dalam orasinya, massa aksi turut menyinggung gejolak di tubuh Kejagung RI yang dikaitkan dengan kasus eks Jampidsus Febri Adriansyah.
Menurut mereka, persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah dalam penanganan perkara di internal korps Adhyaksa yang perlu dibenahi secara menyeluruh.
Massa juga mengkhawatirkan adanya pola kompromi dalam penanganan perkara hukum yang dapat terjadi di tingkat daerah.
Mereka mendesak Kejati Jatim tidak membiarkan perkara-perkara dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik kehilangan kejelasan.
“Terbongkarnya skandal eks Jampidsus Febri Adriansyah membuktikan adanya borok besar dalam penanganan perkara korupsi di Korps Adhyaksa. Kami khawatir pola-pola kompromi dan pembungkaman perkara di pusat ini diaplikasikan secara rapi di Kejati Jatim untuk mengamankan para pejabat daerah yang bermasalah!” Buka A. Sholeh kepada wartawan setelah melakukan aksi.
Tiga Perkara yang Disorot
Dalam aksi tersebut, massa membeberkan tiga perkara dugaan korupsi di Jawa Timur yang mereka nilai belum menunjukkan perkembangan penanganan yang jelas.
Pertama, dugaan korupsi terkait pembangunan Pelabuhan Watu Ulo di Kabupaten Jember. Massa menyoroti proses penyelidikan perkara yang disebut diduga melibatkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur, Isa Anshori.
