SURABAYA — Ratusan massa yang mengatasnamakan BEMNUS dan SPM-MP mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada Selasa (21/7/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kejati Jatim membuka secara transparan penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi di Jawa Timur yang mereka nilai tidak memiliki kejelasan perkembangan.
Aksi itu mengusung tema "Kejati Jatim Masuk Angin; Penanganan Kasus Korupsi Kakap Jatim Hilang Tanpa Jejak yang Jelas".
Massa menilai persoalan integritas yang belakangan menjadi sorotan di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI berpotensi berdampak terhadap penegakan hukum di daerah.
Dalam orasinya, massa aksi turut menyinggung gejolak di tubuh Kejagung RI yang dikaitkan dengan kasus eks Jampidsus Febri Adriansyah.
Menurut mereka, persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah dalam penanganan perkara di internal korps Adhyaksa yang perlu dibenahi secara menyeluruh.
Massa juga mengkhawatirkan adanya pola kompromi dalam penanganan perkara hukum yang dapat terjadi di tingkat daerah.
Mereka mendesak Kejati Jatim tidak membiarkan perkara-perkara dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik kehilangan kejelasan.
"Terbongkarnya skandal eks Jampidsus Febri Adriansyah membuktikan adanya borok besar dalam penanganan perkara korupsi di Korps Adhyaksa. Kami khawatir pola-pola kompromi dan pembungkaman perkara di pusat ini diaplikasikan secara rapi di Kejati Jatim untuk mengamankan para pejabat daerah yang bermasalah!" Buka A. Sholeh kepada wartawan setelah melakukan aksi.
Tiga Perkara yang Disorot
Dalam aksi tersebut, massa membeberkan tiga perkara dugaan korupsi di Jawa Timur yang mereka nilai belum menunjukkan perkembangan penanganan yang jelas.
Pertama, dugaan korupsi terkait pembangunan Pelabuhan Watu Ulo di Kabupaten Jember. Massa menyoroti proses penyelidikan perkara yang disebut diduga melibatkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur, Isa Anshori.
Menurut massa, perkembangan penanganan perkara tersebut hingga kini tidak diketahui secara jelas.
Mereka menilai terdapat kesan bahwa perkara itu sengaja dihentikan secara diam-diam.
Kedua, massa menyoroti penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur.
Mereka menilai proses pengembangan perkara tersebut berjalan tebang pilih.
Massa mendesak Kejati Jatim mengusut pihak-pihak yang mereka sebut sebagai aktor intelektual dalam perkara tersebut, termasuk Nur Kholis dan Ariful.
Keduanya disebut massa diduga kuat memiliki keterlibatan dalam praktik korupsi yang tengah dipersoalkan.
Ketiga, massa menyoroti dugaan penyelewengan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penerangan jalan umum (PJU) di Banyuwangi.
Mereka mempertanyakan belum adanya penetapan tersangka dalam perkara tersebut.
Massa menilai Kejati Jatim belum menunjukkan langkah penegakan hukum yang memadai meskipun, menurut mereka, terdapat fakta-fakta yang mengarah pada dugaan keterlibatan oknum tertentu.
Atas sejumlah perkara tersebut, massa mendesak Kejati Jatim tidak menjadikan dinamika yang terjadi di tingkat pusat sebagai alasan untuk mengabaikan penanganan kasus dugaan korupsi di daerah.
"Kejati Jatim harus segera menghentikan praktik bermain-main di lorong gelap hukum. Gejolak kasus eks Jampidsus Febri Adriansyah di Kejagung harus jadi momentum pembersihan total. Bukan malah dijadikan tameng untuk membiarkan kasus korupsi kakap di Jatim hilang tanpa jejak. Jika dalam waktu dekat tidak ada penetapan tersangka, kami akan terus melakukan aksi berjilid-jilid ke depan, dan hari Jumat kita akan kembali ke sini dengan massa yang lebih massif", Tegas A. Sholeh.
Aksi tersebut berakhir ricuh. Massa kemudian menyerahkan berkas tuntutan kepada pihak Kejati Jatim sekaligus menyampaikan ultimatum terbuka kepada Kepala Kejati Jatim.
Mereka meminta Kejati Jatim segera memberikan penjelasan dan transparansi kepada publik mengenai perkembangan penanganan perkara-perkara yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
Massa juga menyatakan akan kembali menggelar aksi dalam waktu dekat apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons. Mereka mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar pada Jumat mendatang.
