Batik Rp86,2 Juta di Puskesmas Rubaru: Anggaran Menggelembung, Dugaan Korupsi Mengemuka

Uang publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan justru berpotensi terbuang dalam pengadaan yang sarat kejanggalan.

Dari Penyimpangan hingga Pidana Korupsi

Dalam perspektif hukum, dugaan ini tidak bisa dianggap sepele. Ia berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

• Perbuatan Melawan Hukum
  • Penggelembungan anggaran (mark-up), manipulasi jumlah kebutuhan, hingga pengadaan yang tidak sesuai realitas merupakan bentuk penyimpangan serius dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Jerat UU Tindak Pidana Korupsi
  • Jika terbukti, pelaku dapat dijerat:
    • Pasal 2 UU Tipikor Perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri/orang lain
    • Ancaman: penjara seumur hidup atau 4–20 tahun + dendaPasal 3 UU TipikorPenyalahgunaan kewenangan jabatanAncaman: 1–20 tahun penjara.
• Sanksi Tambahan
  • Selain pidana pokok, pelaku juga berpotensi dikenai:
    • Penggantian kerugian negara
    • Penyitaan aset
    • Pencabutan hak jabatan
    • Daftar hitam pengadaan.
• Indikasi Korupsi Sistemik Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya nilai, tetapi pola. Karena proses pengadaan melibatkan banyak tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan maka dugaan seperti ini membuka kemungkinan adanya praktik yang terstruktur dan tidak berdiri sendiri.

Ketika Anggaran Tak Lagi Masuk Akal

Kasus ini bukan sekadar soal batik. Ini soal bagaimana anggaran publik diperlakukan. Ketika angka sebesar Rp86 juta untuk kebutuhan yang tidak masuk akal bisa lolos dari meja perencanaan hingga sistem resmi, maka ada yang salah dalam mekanisme pengawasan.

Lebih dari itu, ini adalah cerminan bagaimana uang rakyat bisa dipermainkan dengan cara yang terlihat “resmi”.

Kini, publik menunggu satu hal: keberanian.

Sampai berita ini dirilis, permohonan konfirmasi kepada kepala Puskesmas Kecamatan Rubaru lewat sambungan media Whatsapp tidak mendapatkan respon.