Antrian di BPJS, misalnya, bukan hanya tentang mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi juga mencerminkan bagaimana negara memperlakukan warganya dengan prosedur yang membingungkan dan kadang tidak manusiawi.
Begitu pula dengan antrian Pertalite dan LPG, yang sebenarnya bisa diatasi jika tata kelola energi lebih baik. Namun, sistem subsidi yang tidak jelas dan distribusi yang tidak merata membuat rakyat harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk sesuatu yang seharusnya mudah diakses.
Lalu, ada antrian panjang di bursa kerja, yang menjadi bukti kegagalan sistem pendidikan dalam menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. Pemerintah terus berbicara tentang bonus demografi, tetapi tanpa kebijakan ekonomi yang konkret, bonus ini berubah menjadi bencana.
Anak-anak muda dididik dengan teori tinggi, tetapi saat lulus, mereka dihadapkan pada realitas pahit: tidak ada pekerjaan yang sesuai, kecuali mereka punya “orang dalam.”
Negeri yang Kaya, Rakyatnya Mengantri
Jika Adam Smith hidup di negeri ini, mungkin ia akan mempertanyakan teori pasar bebas yang selama ini diagungkan. Bagaimana bisa negara yang katanya kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya justru hidup dalam antrian?
Mungkin kita perlu mengubah lambang negara, dari Garuda Pancasila menjadi gambar manusia berbaris, dengan tulisan “Mengantri adalah Takdirku.” Atau mungkin, kita butuh lagu kebangsaan baru yang liriknya berbunyi: “Dari antri, kita lahir, dalam antri kita besar, dan dalam antri kita menunggu janji-janji yang tak pernah tiba.”
Satir ini bukan untuk sekadar sarkasme, tetapi sebagai pengingat bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Antrian panjang ini bukan hanya soal teknis distribusi, tetapi masalah fundamental dalam tata kelola negara.
Dari Antrian ke Perubahan?
Realitas ini adalah hasil dari kebijakan yang lebih sering berbasis retorika ketimbang aksi nyata. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam tata kelola ekonomi, birokrasi, dan distribusi sumber daya, maka generasi mendatang hanya akan mewarisi budaya antrian yang semakin panjang.
Sudah saatnya kita berhenti menerima antrian sebagai kewajaran. Negeri ini membutuhkan revolusi dalam cara berpikir dan bertindak. Jika sistem tetap membiarkan rakyatnya menunggu tanpa kepastian, maka antrian berikutnya mungkin bukan untuk Pertalite atau BPJS, tetapi untuk perubahan yang lebih besar: perubahan sistem yang lebih adil dan manusiawi.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak boleh hanya sekadar menjadi penunggu dalam barisan panjang kehidupan. Mereka berhak atas negara yang benar-benar melayani, bukan yang sekadar mengatur barisan.
