Analis kebijakan publik Sumenep, Efendi Pradana, S.Psi, menegaskan bahwa kritik masyarakat tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bahan evaluasi serius. Menurutnya, pengelola SPPG sebagai mitra pemerintah wajib menunjukkan tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan program strategis nasional tersebut.
“Program makan bergizi gratis ini dibiayai oleh APBN, yang bersumber dari pajak rakyat. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Kalau dikelola secara asal-asalan, ini bukan hanya soal kelalaian, tapi berpotensi menggagalkan tujuan besar negara,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa jika persoalan ini tidak segera ditangani secara serius, maka kepercayaan publik terhadap program MBG bisa runtuh. Lebih jauh, ia menyebut adanya indikasi masalah lain yang tak kalah serius, yakni dugaan penggelembungan harga bahan pokok, khususnya susu UHT, dalam pengadaan menu di dapur SPPG Kalianget Timur.
Atas dasar itu, Efendi menyatakan akan membawa kasus ini ke ranah yang lebih formal. “Kami akan melaporkan ke Satgas Kabupaten Sumenep dan Kejaksaan Negeri Sumenep untuk dilakukan audit menyeluruh. Ini harus dibuka terang, apakah ada kelalaian atau bahkan penyimpangan anggaran,” ujarnya.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait. Program unggulan nasional yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap masa depan anak bangsa kini dipertanyakan integritas pelaksanaannya di tingkat lokal. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin program ini justru berubah menjadi sumber masalah baru—baik dari sisi kesehatan maupun tata kelola anggaran.
