Sumenep, 6 April 2026 — Program makan bergizi gratis (MBG) yang seharusnya menjadi harapan peningkatan kualitas gizi anak-anak justru menuai sorotan tajam di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Seorang wali murid berinisial (L) melaporkan temuan ulat atau belatung pada buah naga merah yang dibagikan kepada siswa di sebuah lembaga pendidikan anak usia dini, Senin (6/4).
Temuan ini bukan insiden tunggal. Berdasarkan pengakuan (L), kejadian serupa juga pernah terjadi pada akhir tahun lalu, sekitar Desember hingga Januari, ketika menu roti sandwich yang dibagikan kepada siswa diduga mengandung parasit atau ulat. Fakta ini memperkuat kekhawatiran publik bahwa pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalianget Timur berlangsung tanpa standar pengawasan mutu yang ketat.
Kegaduhan pun tak terelakkan. Sejumlah orang tua siswa menyampaikan keluhan dan kritik keras. Mereka menilai makanan yang seharusnya menunjang kesehatan justru berpotensi membahayakan. Namun, respons dari pihak yayasan dan pengelola SPPG dinilai tidak memadai, bahkan terkesan mengabaikan perbaikan kualitas sebagaimana standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Analis kebijakan publik Sumenep, Efendi Pradana, S.Psi, menegaskan bahwa kritik masyarakat tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bahan evaluasi serius. Menurutnya, pengelola SPPG sebagai mitra pemerintah wajib menunjukkan tanggung jawab moral dan profesional dalam menjalankan program strategis nasional tersebut.
“Program makan bergizi gratis ini dibiayai oleh APBN, yang bersumber dari pajak rakyat. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Kalau dikelola secara asal-asalan, ini bukan hanya soal kelalaian, tapi berpotensi menggagalkan tujuan besar negara,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa jika persoalan ini tidak segera ditangani secara serius, maka kepercayaan publik terhadap program MBG bisa runtuh. Lebih jauh, ia menyebut adanya indikasi masalah lain yang tak kalah serius, yakni dugaan penggelembungan harga bahan pokok, khususnya susu UHT, dalam pengadaan menu di dapur SPPG Kalianget Timur.
Atas dasar itu, Efendi menyatakan akan membawa kasus ini ke ranah yang lebih formal. “Kami akan melaporkan ke Satgas Kabupaten Sumenep dan Kejaksaan Negeri Sumenep untuk dilakukan audit menyeluruh. Ini harus dibuka terang, apakah ada kelalaian atau bahkan penyimpangan anggaran,” ujarnya.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait. Program unggulan nasional yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap masa depan anak bangsa kini dipertanyakan integritas pelaksanaannya di tingkat lokal. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin program ini justru berubah menjadi sumber masalah baru—baik dari sisi kesehatan maupun tata kelola anggaran.
