Sumenep - Pada awal tahun 1990-an, di sebuah sudut sunyi Jawa Barat, ada sebuah desa kecil yang malamnya selalu datang lebih cepat. Bukan karena matahari tergesa-gesa tenggelam, tetapi karena gelap tak pernah benar-benar pergi.
Tidak ada aliran listrik, tidak ada lampu yang menerangi jalan tanah, dan tidak ada cahaya selain pelita yang redup menemani warga bercengkerama selepas senja.
Di desa itulah Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, menjejakkan kaki. Tanpa jarak, tanpa sekat kekuasaan. Ia datang sebagai pemimpin, tetapi disambut sebagai orang tua. Duduk di tengah warga, berbincang dengan senyum khasnya, didampingi ajudannya, Kolonel TNI Wiranto—yang kala itu masih seorang perwira menengah dengan tanggung jawab besar menjaga kepala negara.
Suasana pertemuan terasa hangat, nyaris haru. Warga desa yang jarang bertemu pejabat, apalagi presiden, menyampaikan cerita hidup mereka dengan jujur.
Tentang ladang yang digarap seadanya, tentang anak-anak yang belajar di bawah cahaya lampu minyak, dan tentang harapan sederhana agar hidup esok sedikit lebih terang dari hari ini.
Di sela perbincangan itu, seorang warga desa berdiri. Dengan suara pelan dan mata penuh harap, ia menyampaikan permintaan yang sangat sederhana: sebuah genset.
Bukan untuk kemewahan, hanya agar malam tidak lagi sepenuhnya gelap. Agar anak-anak bisa belajar, dan warga tak lagi meraba jalan pulang.
Dalam benak Kolonel Wiranto yang kala itu berada di sisi sang presiden, permintaan itu terasa ringan. Negara besar seperti Indonesia tentu mampu. Namun Presiden Soeharto tidak serta-merta menjawab.
Ia tersenyum - senyum yang tenang, senyum yang menyimpan pemikiran panjang. Tak ada janji, tak ada kata “akan kami bantu” yang biasa terdengar dalam kunjungan pejabat.Dengan suara lembut namun tegas, Soeharto justru mengajak warga untuk bermimpi lebih jauh.
Ia meminta mereka membentuk koperasi desa, mengelolanya bersama-sama, bergotong royong, dan dari hasil kerja kolektif itulah genset dibeli. Bukan diberi, tetapi diusahakan.
Bukan dititipkan, tetapi dimiliki.Perjalanan pulang meninggalkan desa itu dilalui dalam diam. Hingga akhirnya, Kolonel Wiranto memberanikan diri bertanya. Ia ingin tahu, mengapa harapan rakyat yang begitu polos tidak langsung dipenuhi.
Bukankah negara ada untuk menolong mereka yang kekurangan?Soeharto memandang tajam, tetap dengan senyum yang sama. Lalu ia menjawab pelan, seolah sedang berbicara pada masa depan bangsa.
Ia mengatakan bahwa bantuan yang hanya diberikan tanpa bekal kesadaran dan pendidikan akan menjadikan rakyat terbiasa menunggu. Ketergantungan akan tumbuh, dan tanggung jawab akan menghilang.
Namun ketika rakyat diajak belajar, bekerja, dan berjuang bersama, maka yang lahir adalah kemandirian. Mereka akan menjaga apa yang mereka bangun, karena ada keringat dan harapan di dalamnya.
Dari desa yang gelap itu, Soeharto tidak hanya meninggalkan kenangan kunjungan presiden. Ia meninggalkan pelajaran berharga tentang makna kepemimpinan. Bahwa mencintai rakyat bukan selalu dengan memberi apa yang mereka minta, tetapi dengan membimbing mereka agar mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Dan mungkin, saat genset itu akhirnya menyala berkat usaha bersama, cahayanya tak hanya menerangi desa. Ia juga menerangi kesadaran bahwa bangsa besar dibangun bukan oleh ketergantungan, melainkan oleh rakyat yang berdaya, bertanggung jawab, dan percaya pada kekuatan gotong royong.
Dan hari ini jiwa kepemimpinan demikian juga dianut dan diilhami oleh Presiden RI Ke-8 Bapak Jendral Prabowo Subianto, yang melakukan stimulasi kemandirian rakyat Desa di seluruh pelosok negeri untuk membentuk koperasi bernama "Koperasi Desa Merah Putih".
Tujuannya satu tak lain adalah melahirkan kemandirian dan tanggung jawab dari instrumen paling kecil dari struktur kelembagaan, yakni Desa yang mandiri dan sejahtera, seperti kata Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul Mukaddimah, bahwa negara yang "Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur" dapat terbentuk ketika masyarakatnya memiliki kesadaran kolektif untuk mandiri dan berdaya saing dalam kemakmuran.
Oleh Efendi Pradana, S.Psi (Analis Kebijakan Publik - Sumenep)
