Akibat kondisi tersebut, sejumlah calon siswa diarahkan untuk mendaftar ke sekolah lain di sekitar wilayah Kwanyar, baik sekolah negeri maupun swasta yang masih memiliki daya tampung.
Namun, solusi tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Muhyidin khawatir jarak sekolah yang lebih jauh dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga, terutama bagi warga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Menurutnya, biaya transportasi dan akses menuju sekolah lain berpotensi menjadi kendala yang dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak-anak.
“Harus ada solusi yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai anak-anak kesulitan bersekolah hanya karena daya tampung sekolah di desanya tidak mencukupi,” tegasnya.
Persoalan ini juga memunculkan sorotan terhadap perencanaan kebutuhan pendidikan di daerah. Masyarakat mempertanyakan langkah antisipasi pemerintah apabila lonjakan jumlah peserta didik sebenarnya sudah dapat diprediksi sejak beberapa tahun terakhir.
Muhyidin berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan segera melakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut dan mencari jalan keluar sebelum tahun ajaran baru dimulai.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan hanya penjelasan soal aturan, tetapi solusi nyata agar seluruh anak bisa mendapatkan hak pendidikannya,” pungkasnya.
Kasus SDN Gunung Sereng 1 menjadi pengingat bahwa pemerataan akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga kesiapan sarana dan daya tampung sekolah untuk menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
