Bangkalan – Mutasi jabatan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Bangkalan menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya disampaikan Mahmudi, Bupati LSM LIRA DPD Bangkalan, yang menilai keberanian aparat penegak hukum dalam mengungkap berbagai kasus perlu mendapat dukungan dan apresiasi.
Mahmudi mengatakan, upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Kabupaten Bangkalan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak.
“Kebersamaan dalam melakukan pembenahan di Bangkalan membutuhkan banyak pengorbanan. Kami masyarakat Bangkalan berharap sosok Kasat Reskrim memiliki karakter dan integritas seperti Pak Hafid,” ujarnya.
Menurutnya, selama menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid dikenal aktif mengungkap sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik. Karena itu, mutasi yang bersangkutan memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.
Mahmudi mengaku mendengar berbagai asumsi yang berkembang terkait perpindahan tugas AKP Hafid ke Polres Nganjuk. Namun, ia menegaskan bahwa pandangan tersebut masih sebatas dugaan yang perlu diklarifikasi oleh pihak berwenang.
“Gara-gara mengungkap banyak kasus di Bangkalan, kemudian beliau harus berpindah tugas ke Nganjuk. Asumsi saya ada pihak-pihak yang bermain sehingga terkesan seperti dibuang. Namun hal itu tentu perlu dijelaskan dan dibuktikan berdasarkan fakta oleh institusi yang berwenang,” katanya.
Ia berharap mutasi tersebut tidak mengurangi semangat aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana maupun mengungkap kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat.
Mahmudi juga meminta jajaran kepolisian, khususnya Polres Bangkalan, tetap menjaga independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Terkait pernyataannya yang sempat menyinggung adanya dugaan unsur pimpinan Polres Bangkalan “masuk angin”, Mahmudi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kritik sekaligus kekhawatiran masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum.
Menurutnya, keterbukaan informasi dari institusi kepolisian diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi negatif di tengah publik.
