Bangkalan – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Bersatu Bangkalan (AHBB) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab dan DPRD Bangkalan.
Mereka menuntut kesejahteraan yang lebih baik, terutama terkait dengan penyesuaian gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bangkalan yang saat ini sebesar Rp2,3 juta.
Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi para tenaga honorer. Menurutnya, DPRD akan berupaya memfasilitasi dialog antara tenaga honorer dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, termasuk BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai menyulitkan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).
“Kami sudah cek regulasinya, dan sebenarnya mereka yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun berhak mencairkan JHT. Kami akan memanggil BPJS untuk mengklarifikasi hal ini,” ujar Nur Hakim.
Selain tuntutan soal JHT, para tenaga honorer juga meminta pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu serta menolak rekrutmen CPNS dan PPPK dari jalur umum sebelum tenaga honorer terselesaikan.
Namun, menurut Nur Hakim, kebijakan ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kebijakan pengangkatan honorer menjadi ASN selalu berubah-ubah. Kami akan menyampaikan aspirasi ini, tetapi keputusan akhir tetap ada di pemerintah pusat,” tambahnya.
Sementara itu, seorang tenaga honorer dari Diskominfo Bangkalan, Andi Azis, mengungkapkan bahwa gaji Rp1,2 juta yang diterima saat ini masih dipotong BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan tenaga honorer terhadap sistem pengupahan dan kepastian status kepegawaian.
Dengan adanya dukungan dari DPRD, diharapkan ada solusi konkret yang dapat mengakomodasi kepentingan tenaga honorer tanpa melanggar regulasi pemerintah pusat.
