“Kebijakan pendidikan bebas pungli, diskriminasi, dan praktik tidak sehat lainnya kami anggap sebagai langkah progresif Bupati Bangkalan dalam membangun pendidikan yang berintegritas serta meningkatkan SDM di Kabupaten Bangkalan,” tegas Holik.
Namun demikian, PC PMII Bangkalan menekankan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada seremoni semata. Holik mengingatkan pentingnya pengawasan ketat oleh seluruh pihak yang terlibat agar implementasi kebijakan sejalan dengan arahan bupati.
“Kami menegaskan bahwa kebijakan ini harus dikawal secara serius agar tidak hanya menjadi formalitas belaka,” lanjutnya.
Selain mendukung penuh kebijakan pendidikan, PC PMII Bangkalan juga menyoroti beberapa pekerjaan rumah (PR) besar yang masih harus dituntaskan oleh pemerintah daerah.
Di antaranya adalah perbaikan infrastruktur, pengelolaan sampah, penanganan banjir, dan penataan ruang kota.
“Terlepas dari kebijakan baru di sektor pendidikan, kami juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan mendasar lainnya seperti infrastruktur, sampah, banjir, dan tata ruang yang juga membutuhkan perhatian serius,” tutup Holik.
