Bangkalan – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Di tengah komitmen pemerintah tetap menyalurkan MBG selama Ramadan, muncul dugaan praktik penyimpangan di tingkat pelaksana.
Tokoh masyarakat Bangkalan, KH Imron Abd. Fattah, secara terbuka mendesak pemerintah kabupaten hingga pusat untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Desakan itu muncul setelah beredarnya laporan terkait menu MBG yang dinilai tidak layak, bahkan diduga “disunat” demi meraup keuntungan.
“Program ini sangat mulia, tapi jangan sampai dirusak oleh oknum yang hanya berpikir soal untung. Pemerintah harus turun langsung, cek dan sidak SPPG yang bermain-main,” tegas Imron.
Menurutnya, kebijakan tetap menjalankan MBG selama Ramadan patut diapresiasi karena menyangkut kebutuhan gizi anak-anak sebagai penerima manfaat.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program bukan hanya di atas kertas, melainkan pada kualitas makanan yang benar-benar diterima siswa.
Ia menilai, momentum Ramadan justru rawan dimanfaatkan untuk praktik kecurangan. Skema distribusi yang bisa dirapel dinilai membuka celah pengurangan porsi maupun kualitas menu.
“Jangan sampai Ramadan dijadikan alasan untuk menyalurkan MBG seenaknya. Pengawasan harus diperketat, bukan malah dilonggarkan,” ujarnya.
Imron menekankan bahwa pengawasan tidak boleh bersifat administratif semata. Pemerintah diminta mengontrol langsung aspek distribusi, standar gizi, kelayakan bahan makanan, hingga dampaknya terhadap kesehatan penerima.
Jika ditemukan pelanggaran, ia meminta tindakan tegas tanpa kompromi.Lebih jauh, ia mengingatkan pengelola dapur MBG agar tidak menjadikan program strategis nasional sebagai ladang bisnis yang mengorbankan hak anak-anak.
