Sampang - Langkah nyata kepedulian dan sadar bencana, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, secara resmi mengukuhkan pengurus Unit Layanan Disabilitas penanggulangan Bencana (ULD-PB).
Pasalnya bentuk ikhtiar Pemkab Sampang dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal, termasuk kelompok rentan dari penyandang disabilitas.
Program ULD-PB ini diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang bersama Siap Siaga Jawa Timur. Kegiatan pengukuhan dilaksanakan di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Sampang, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sampang, Ahmad Machfudz, Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiawan; perwakilan Bakorwil Wilayah IV Pamekasan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Sampang; serta perwakilan disabilitas di Sampang.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sampang, Ahmad Machfudz, menyampaikan bahwa pengukuhan ULD-PB merupakan bentuk ikhtiar Pemkab Sampang dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal, termasuk kelompok rentan dari penyandang disabilitas.
“Ini adalah upaya kita semua agar ketika terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita sudah siap menghadapinya. Terutama dalam menjawab kebutuhan khusus warga disabilitas dalam penanggulangan bencana. Ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal keadilan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Wakil Bupati Sampang melanjutkan, adanya unit layanan ini adalah bentuk implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, pada prinsipnya penyandang disabilitas memiliki hak dan akses yang sama.
Oleh karena itu, mereka harus dilibatkan secara aktif dan struktural, baik dalam kesiapsiagaan maupun dalam proses penyelamatan saat bencana terjadi.
“Kita ingin memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan partisipasi yang setara dalam setiap tahap penanggulangan bencana,” terangnya.
Pihaknya mengaku mendukung penuh program dan keputusan yang akan diambil oleh ULD-PB.
“Kami percaya, dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Sampang, Yuliadi Setiawan, menambahkan, pembentukan ULD-PB ini tidak hanya sekadar pengukuhan, melainkan juga diikuti dengan kegiatan pelatihan. Dengan demikian, para penyandang disabilitas di Sampang diharapkan mampu dan lebih siap ketika menghadapi bencana.
“Bahkan, mereka bukan hanya siap untuk dirinya sendiri, tetapi juga dimungkinkan siap dan dapat membantu sesama. Poin pentingnya adalah mempersiapkan, dan ini juga sebagai bentuk perhatian pemerintah khususnya kepada kaum difabel untuk bisa diberdayakan,” ujarnya.
Agar ULD-PB dapat berjalan sebagaimana mestinya, Sekda menegaskan bahwa Pemkab harus bisa memfasilitasi, mendorong, dan mengoordinasikan agar ULD-PB ini tetap berfungsi.
“Dan yang jelas, Pemkab Sampang pasti mendukungnya,” tutupnya.
