Dubes Hermono menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam perlindungan pekerja migran dan keluarganya sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
Menurutnya, tanggung jawab besar berada di tingkat desa dan kabupaten/kota, terutama dalam memastikan pendidikan dan kesejahteraan keluarga pekerja migran di tanah air tetap terjaga.
“Selama ini kita sering bicara soal devisa, tapi lupa menghitung biaya sosial dari migrasi: keluarga yang retak, anak-anak yang kehilangan bimbingan. Karena itu, pendidikan menjadi kunci perubahan dan perlindungan sejati,” ungkapnya.
Melalui PKS ini, UTM dan KBRI Kuala Lumpur sepakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan bersama, meliputi pelaksanaan KKN Internasional Mengajar dan Pengabdian kepada Masyarakat di Sanggar Bimbingan.
Selama masa pengabdian nanti, akanada program pertukaran dan kolaborasi di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan, serta promosi nilai-nilai budaya, bahasa, dan pendidikan Indonesia di lingkungan masyarakat diaspora.
Program KKN Internasional UTM di Malaysia akan dilaksanakan secara rutin dan terstruktur, melibatkan mahasiswa dari berbagai fakultas.
Kerjasama ini menjadi bagian dari langkah nyata UTM untuk mewujudkan visinya sebagai Kampus Berdampak, yang terus berkontribusi bagi pembangunan bangsa melalui pendidikan, riset, dan pengabdian – baik di dalam maupun luar Negeri.
