Bangkalan – Momen yang dinilai mencoreng wibawa pemerintahan terjadi dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Senin (6/4/2026). Agenda rapat tersebut membahas jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Sorotan publik mencuat setelah sebuah video beredar luas di media sosial yang memperlihatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan, Ismed Efendi, tertidur di kursinya saat rapat berlangsung.
Dalam rekaman yang sama, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga tampak sibuk menggunakan ponsel, seolah tidak memperhatikan jalannya forum resmi tersebut.
Kondisi ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan Sholehuddin, warga Kecamatan Tragah sekaligus mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Cinta Tragah (HIMACITRA) periode 2021.
Ia menilai sikap para pejabat tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan.
“Rapat paripurna itu forum resmi dan strategis, bukan sekadar formalitas. Ketika pejabat justru tertidur atau tidak fokus, ini mencederai marwah persidangan dan memberi contoh buruk kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai pimpinan birokrasi, Sekda dan jajaran OPD seharusnya menunjukkan kesiapan dan keseriusan dalam setiap agenda pemerintahan, terlebih yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
“Ini menyangkut arah kebijakan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Jadi tidak pantas jika dihadapi dengan sikap tidak serius,” imbuhnya.
Sholehuddin juga mendesak Bupati Bangkalan untuk mengambil langkah tegas sebagai bentuk penegakan disiplin di lingkungan pemerintahan.
“Perlu ada evaluasi dan sanksi agar kejadian seperti ini tidak terulang. Jabatan itu amanah, bukan sekadar posisi,” tegasnya.
Selain menyoroti sikap pejabat eksekutif, ia juga mengkritisi substansi pandangan umum fraksi DPRD terhadap LKPJ 2025. Menurutnya, sejumlah kritik yang disampaikan terkesan seragam dan kurang menggambarkan kedalaman analisis.
“Kritik yang hampir sama antar fraksi menimbulkan kesan kurangnya eksplorasi gagasan. Padahal DPRD memiliki fungsi pengawasan yang sangat penting,” katanya.
Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik dan memicu perbincangan luas mengenai etika, profesionalitas, serta kualitas kinerja aparatur pemerintahan di Kabupaten Bangkalan.
Masyarakat berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi agar ke depan pelaksanaan rapat-rapat resmi dapat berjalan lebih serius, fokus, dan berintegritas.
