Dalam politik ala al-Farabi, rakyat harus punya ruang buat memilih pemimpin yang benar-benar bisa membawa keadilan, bukan karena dipengaruhi oleh dominasi tokoh agama tertentu. Jadi, masih jauh nih kalau kita mau bilang bahwa masyarakat Bangkalan benar-benar punya kebebasan memilih.
Agama sebagai Alat atau Pegangan? Pandangan al-Mawardi
Al-Mawardi, seorang pemikir dan ahli politik Islam lainnya, punya konsep soal wilayah al-siyasa atau politik dalam agama. Menurut al-Mawardi, agama memang boleh banget dijadikan panduan dalam politik, tapi harus dengan tujuan yang benar: demi kesejahteraan rakyat dan untuk menjalankan pemerintahan yang adil.
Nah, masalahnya sekarang, apa benar niat di balik dukungan politik ala Said Abdullah dan ulama Bangkalan ini buat kepentingan rakyat, atau justru buat memperkuat posisi politik kelompok mereka?
Kalau al-Mawardi melihat fenomena ini, dia mungkin akan bilang bahwa agama harusnya jadi pegangan moral, bukan jadi alat lobi politik. Dukungan atas nilai Aswaja misalnya, bukan berarti harus didorong demi ambisi calon tertentu. Kalau agama dipakai cuma buat “branding” politik, bukankah ini jadi merendahkan nilai-nilai luhur agama itu sendiri?
Demokrasi Ala Abu Zayd: Kebebasan atau Kepatuhan?
Tokoh kontemporer, Nasr Hamid Abu Zayd, punya pandangan yang lebih kritis lagi soal agama dalam politik. Dia sering bilang kalau agama nggak seharusnya jadi alat untuk membatasi kebebasan masyarakat.
Menurutnya, agama itu urusan personal dan spiritual, bukan alat kontrol yang bisa memaksa rakyat buat mengikuti arah tertentu. Kalau Said Abdullah dan Ra Imam bilang bahwa dukungan ini buat kebaikan masyarakat, kita perlu tanya lagi: Apakah ini benar-benar kebaikan atau justru membatasi pilihan masyarakat?
Abu Zayd bilang bahwa dalam demokrasi yang sehat, kebebasan adalah hak paling dasar. Kalau rakyat Bangkalan disuruh dukung Lukman-Fauzan dan Risma-Gus Hans karena ada peran ulama, berarti ada dominasi yang terselubung di sini.
Demokrasi rasa “setengah bebas” ini justru nggak sehat karena kebebasan memilih sudah dicampuri dengan pengaruh tokoh agama yang kuat. Alhasil, masyarakat jadi nggak bisa memilih secara bebas karena mereka merasa harus mengikuti pilihan ulama.
Pertaruhan Demokrasi: Dogma atau Pilihan Bebas?
Di akhir cerita, fenomena ini jadi pertaruhan buat demokrasi kita sendiri. Kalau peran ulama begitu besar dalam menentukan arah politik, rakyat yang seharusnya punya pilihan malah terpinggirkan. Ibn Khaldun mungkin bilang asabiyah ini penting buat solidaritas, tapi kalau terlalu berlebihan, justru bisa bikin demokrasi jadi dogma.
Lalu, gimana nasib kebebasan dalam demokrasi kita? Al-Farabi bilang pemimpin itu harus bijaksana dan adil, bukan yang mengandalkan patronase agama buat meraih suara. Sedangkan al-Mawardi dan Abu Zayd sama-sama sepakat kalau agama itu seharusnya jadi pegangan moral yang bijak, bukan sekadar alat buat mendulang dukungan.
