Menurutnya, pengamanan akses keluar-masuk kendaraan serta koordinasi dengan aparat penegak hukum harus diperkuat untuk mencegah potensi konflik yang berujung pada kekerasan.
“Pengelola PIER harus berani melakukan pembenahan. Kawasan industri harus steril dari praktik kekerasan, intimidasi, dan tindakan main hakim sendiri. Steril bukan berarti menutup ruang dialog dengan masyarakat, melainkan memastikan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme yang sah, tanpa ancaman dan tanpa kekerasan,” ujar Acyas.
Ia menambahkan, persoalan sosial, perizinan, akses, maupun kepentingan masyarakat di sekitar kawasan industri harus diselesaikan melalui dialog dan prosedur hukum yang jelas.
Tidak boleh ada pembenaran terhadap tindakan kekerasan dengan alasan apa pun.
“Jangan sampai kawasan industri yang seharusnya menopang investasi, produktivitas, dan kesejahteraan justru menjadi ruang yang membuat pekerja merasa tidak aman. Pengelola harus memastikan standar keamanan berjalan, sementara aparat harus menindak setiap pelanggaran berdasarkan hukum. Keselamatan manusia dan kepastian hukum tidak boleh ditawar,” tegasnya.
PMII Jatim Kawal Proses Hukum dan Perlindungan Korban
PMII Jawa Timur menegaskan bahwa penanganan kasus ini harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga supremasi hukum dan melindungi hak setiap orang dalam menjalankan pekerjaannya secara aman.
Dukungan terhadap proses hukum, menurut organisasi tersebut, tidak boleh berubah menjadi penghakiman sepihak, tekanan terhadap pihak tertentu, ataupun tindakan balasan di luar koridor hukum.
Polda Jawa Timur diharapkan segera menindaklanjuti laporan, memeriksa para saksi, menelusuri bukti, serta mengungkap peran setiap pihak yang diduga terlibat secara objektif.
Di sisi lain, perhatian terhadap kondisi korban juga perlu menjadi prioritas. Asyroful dan Rahmat diharapkan memperoleh penanganan medis serta pendampingan yang memadai untuk mendukung pemulihan fisik dan psikologis mereka.
PMII Jawa Timur juga memandang peristiwa ini sebagai momentum bagi pengelola PIER untuk memperkuat sistem keamanan dan membangun mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif.
Kawasan industri harus mampu memberikan jaminan keamanan kepada setiap orang yang bekerja di dalamnya, sekaligus tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
“Prinsipnya jelas: tidak ada ruang bagi kekerasan dan intimidasi. Kami mendukung penegakan hukum yang tegas, profesional, dan adil. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan sampai korban justru menanggung trauma, sementara persoalan yang membahayakan keselamatan pekerja tidak ditangani secara serius,” pungkas Acyas Sholeh.
