Esai - Apakah kalian tau, "Ompreng''?, Bagian yang Bertanggungjawab memastikan Kebersihan alat atau wadah makanan. kalau bahasa akrabnya “tukang cuci piring”—di dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dalam program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Para pekerja Ompreng mendapatkan upah variatif mulai dari 100 ribu sampai 150 ribu rupiah per hari. Hal ini menjadi topik perbincangan menarik di kalangan para pencari kerja.
Namun, di balik upah Ompreng yang terbilang cukup layak tersebut, ada guru honorer yang hanya dibayar 15 ribu sampai 20 ribu rupiah per hari.
Dengan kejadian tersebut, akhir-akhir ini banyak celotehan tongkrongan yang berbunyi, “lebih tinggi gaji Ompreng dapur SPPG daripada guru.” Pernyataan itu menjadi sebuah anomali sosial yang menggelitik sekaligus menyakitkan.
Ketimpangan upah seorang guru yang begitu rendah dibandingkan pekerjaan lain yang secara tanggung jawab dan dampak sosial jauh berbeda.
Seperti yang kita ketahui bersama, guru merupakan tonggak utama dalam proses mencetak generasi bangsa. Namun ironisnya, persoalan kesejahteraan guru seolah menjadi masalah klasik yang terus berulang setiap tahun.
Pemerintah memang telah menggulirkan berbagai program untuk mensejahterakan guru mulai dari sertifikasi, tunjangan profesi, hingga rekrutmen ASN dan PPPK.
Sayangnya, program-program tersebut belum terserap secara merata dan belum menyentuh seluruh guru honorer di lapangan.
Banyak guru yang bertahun-tahun mengabdi dengan status “luntang-lantung”, menunggu pendaftaran ASN atau PPPK yang belum tentu menerima semua pendaftar.
Ada yang sudah berusia tidak lagi muda, ada yang sudah mengabdi lebih dari sepuluh bahkan lima belas tahun, namun tetap terhenti pada status honorer dengan penghasilan yang jauh dari kata layak.
Setiap tahun mereka berharap, setiap tahun pula mereka dihantui kecemasan: apakah tahun ini namanya akan masuk daftar, atau kembali tersisih oleh sistem dan kuota yang terbatas?Memang benar, memilih profesi guru adalah panggilan jiwa yang tulus.
Namun panggilan jiwa tidak bisa terus-menerus dijadikan alasan untuk membenarkan ketidakadilan. Jika dikalkulasi secara logika sederhana, gaji guru honorer bahkan hanya cukup untuk membeli bahan bakar setiap kali berangkat mengajar.
Lantas, bagaimana dengan kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya?Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka wajar bila muncul pertanyaan besar: apakah negara benar-benar menempatkan guru sebagai prioritas, atau hanya sebagai simbol pengabdian yang dituntut ikhlas tanpa jaminan kesejahteraan?.
Sebab pada akhirnya, kesejahteraan guru bukan sekadar soal angka gaji, melainkan tentang keadilan, penghargaan, dan masa depan pendidikan bangsa itu sendiri.
