BANGKALAN – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bangkalan mulai memasang target lebih besar untuk Pemilu 2029. Setelah kepengurusan periode 2026–2031 dikukuhkan, partai berlambang bola dunia itu tak hanya berupaya mempertahankan kursi DPR RI, tetapi juga membidik tambahan satu kursi di parlemen pusat.
Target tersebut menjadi salah satu pekerjaan politik yang harus dipersiapkan sejak dini oleh kepengurusan DPC PKB Bangkalan di bawah kepemimpinan Syafiuddin. Penguatan struktur partai, konsolidasi kader, hingga penyamaan visi politik menjadi langkah awal menghadapi persaingan pada kontestasi mendatang.
Syafiuddin menyampaikan target tersebut seusai pengukuhan kepengurusan DPC PKB Bangkalan periode 2026–2031, Minggu (25/10/2026).
Menurutnya, pengurus baru perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai arah perjuangan partai sebelum bergerak membangun kekuatan politik.
Karena itu, para pengurus terlebih dahulu mengikuti orientasi politik yang diberikan jajaran DPW PKB. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman kader terhadap ideologi, visi-misi, serta strategi politik partai.
"PKB ini adalah partai yang religius, nasionalis, dan kerakyatan. Orientasi politik ini supaya teman-teman pengurus memahami visi-misi partai, ideologi, serta strategi politik ke depan," ujarnya.
Syafiuddin mengakui, menambah kursi DPR RI bukan perkara mudah. Target itu membutuhkan kerja politik yang terukur, konsolidasi berkelanjutan, serta koordinasi dengan kader PKB di wilayah Madura Raya.
"Target kita sebetulnya mempertahankan kursi yang ada untuk DPR RI. Namun, saya sebagai Ketua PKB Kabupaten Bangkalan juga punya ambisi bagaimana kita bisa menambah satu kursi lagi," katanya.
Bagi PKB Bangkalan, pengukuhan kepengurusan bukan sekadar pergantian struktur organisasi. Momentum tersebut menjadi titik awal untuk memperkuat mesin partai sekaligus menyiapkan strategi menghadapi persaingan politik yang semakin kompetitif.
Di luar target Pemilu 2029, PKB Bangkalan juga mulai mencermati peta politik untuk kontestasi kepemimpinan daerah berikutnya. Namun, Syafiuddin menegaskan bahwa keputusan mengenai calon kepala daerah yang akan diusung tetap menjadi kewenangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.
Termasuk dalam menentukan sikap terhadap kepemimpinan Bupati Bangkalan Lukman Hakim dan Wakil Bupati Moh. Fauzan Ja’far. Menurutnya, dukungan politik ke depan tidak bisa hanya ditentukan berdasarkan kedekatan atau pertimbangan sesaat, tetapi perlu mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintahan.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan angka kemiskinan, serta perluasan lapangan pekerjaan.
"Kalau kepemimpinan Lukman-Fauzan sudah sesuai dengan visi-misi dan data BPS menunjukkan target yang kita tentukan tercapai, kita akan mengevaluasi. Bisa saja kita mendukung kembali Lukman-Fauzan atau berkoalisi dengan partai lain. Semua masih terbuka," ungkapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PKB Bangkalan belum mengunci arah dukungan politik untuk kontestasi kepala daerah mendatang.
Evaluasi terhadap capaian pembangunan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan sebelum menentukan langkah berikutnya, dengan tetap mengikuti keputusan DPP.
Syafiuddin juga menilai dinamika politik di Bangkalan tidak bisa dilepaskan dari karakter sosial dan kultural masyarakat yang lekat dengan tradisi keulamaan serta pesantren. Karena itu, strategi politik partai harus tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah.
Ia menegaskan, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas seluruh partai politik dan pemangku kepentingan. Stabilitas daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurutnya, harus tetap menjadi tujuan utama di tengah dinamika politik yang terus berkembang.
