Ia menambahkan, hingga saat ini tidak ada anggota DPRD Bangkalan yang tercatat melakukan pelanggaran tersebut.
Sementara itu, mengenai RUU Perampasan Aset, Deddy menegaskan seluruh fraksi di DPRD Bangkalan memiliki komitmen yang sama.
“Delapan fraksi sepakat aspirasi ini akan kami teruskan, baik ke DPRD Provinsi maupun ke DPR RI,” tegasnya.
