Bangkalan – Suasana di depan Gedung DPRD Bangkalan pada Senin (1/9/2025) dipenuhi massa aksi dari kelompok mahasiswa Cipayung Plus. Mereka turun ke jalan menyuarakan sejumlah persoalan nasional sekaligus menagih tanggung jawab wakil rakyat di daerah.
Dalam orasinya, Koordinator aksi, Rizal, menegaskan bahwa unjuk rasa ini merupakan respon atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Beberapa tuntutan yang dibawa di antaranya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, penolakan kenaikan tunjangan DPR, serta penolakan terhadap kenaikan pajak.
Tak hanya soal isu nasional, mahasiswa juga mengkritisi kedisiplinan anggota DPRD Bangkalan. Aksi sempat diwarnai dengan pembakaran ban bekas yang menimbulkan asap hitam di depan kantor dewan, namun kondisi tetap terkendali tanpa insiden berarti.
Ketua DPRD Bangkalan, Deddy Yusuf, menyambut baik penyampaian aspirasi tersebut. Ia mengapresiasi sikap mahasiswa yang tetap menjaga ketertiban selama berlangsungnya aksi.
“Alhamdulillah, semuanya berjalan kondusif. Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang tetap menjaga suasana tetap aman,” ujar Deddy.
Deddy menjelaskan, dari lima poin aspirasi yang disampaikan, tiga di antaranya memang ditujukan langsung kepada DPRD Bangkalan.
Menurutnya, lembaga legislatif akan menindaklanjuti hal itu, baik dengan penyampaian lisan maupun tertulis kepada DPR RI melalui perwakilan Madura.
Terkait kritik soal kedisiplinan, Deddy menegaskan bahwa mekanisme pengawasan sudah berjalan.
“Jika ada anggota yang tidak menghadiri rapat paripurna sampai lima kali berturut-turut, akan diproses melalui Badan Kehormatan. Sebelumnya, partai asal anggota juga diberi kesempatan untuk melakukan pembinaan,” jelasnya.
