Di sisi lain, publik juga berhak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai:
- Apa bentuk penyimpangan yang ditemukan?
- Bagaimana kronologi pemeriksaannya?
- Langkah perbaikan apa yang telah dilakukan?
- Apakah sanksi ini masih dapat dipulihkan setelah rekomendasi dipenuhi?
Keterbukaan informasi penting agar tidak muncul spekulasi yang justru merugikan mahasiswa maupun institusi.
Hingga berita ini disusun, berdasarkan dokumen yang beredar, belum terdapat penjelasan rinci mengenai bentuk penyimpangan yang menjadi dasar penghentian kuota KIP Kuliah bagi Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura. Oleh karena itu, kami memberikan hak jawab kepada pihak universitas maupun Kemendiktisaintek untuk memberikan klarifikasi resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
