Bangkalan – Himpunan Mahasiswa Bangkalan (HIMABA) melontarkan kritik terhadap kinerja Willy Aditya sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Madura.
HIMABA menilai, representasi politik tidak cukup diukur dari perolehan suara dalam pemilu, tetapi harus dibuktikan melalui kontribusi nyata dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan Ketua I HIMABA, Junaidi. Ia menegaskan, evaluasi terhadap kinerja Willy Aditya bukan semata-mata menyangkut latar belakang atau kedekatan dengan masyarakat Madura, melainkan berkaitan dengan tanggung jawab politik seorang wakil rakyat terhadap konstituennya.
Menurut Junaidi, terpilihnya kembali Willy Aditya sebagai anggota DPR RI semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi rekam jejak dan kontribusinya bagi masyarakat Madura.
Ia menilai, publik berhak mengetahui sejauh mana mandat politik yang diberikan melalui pemilu telah diwujudkan dalam perjuangan yang konkret.
“Kami mempertanyakan kontribusi signifikan apa yang bisa dirasakan dan dikenang masyarakat Madura dari kiprahnya selama menjadi wakil rakyat. Perlu ada penjelasan terbuka mengenai apa yang sudah diperjuangkan dan bagaimana hasilnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Junaidi menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius, mulai dari pembangunan infrastruktur desa, ketidakstabilan harga garam yang berdampak terhadap petani, hingga keterbatasan akses pendidikan.
Menurutnya, persoalan tersebut semestinya menjadi bagian dari agenda perjuangan politik wakil rakyat dari dapil Madura.Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh hanya diposisikan sebagai angka dalam perolehan suara pemilu.
Lebih dari itu, masyarakat memiliki identitas, harapan, dan hak untuk mendapatkan representasi yang mampu memperjuangkan kepentingannya.
“Kami bukan sekadar angka dalam lembaran hasil pemilu. Kami adalah masyarakat dengan identitas, harapan, dan hak untuk diperjuangkan. Kami membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya datang saat kampanye, tetapi hadir dalam denyut kehidupan masyarakat,” tegas Junaidi.
Ia menambahkan, persoalan jalan rusak di pedesaan, anjloknya harga garam, serta keterbatasan akses pendidikan merupakan persoalan nyata yang membutuhkan pengawalan berkelanjutan.
Karena itu, wakil rakyat dinilai harus mampu menerjemahkan berbagai persoalan tersebut menjadi agenda perjuangan yang terukur melalui mekanisme kelembagaan DPR RI.Bagi HIMABA, keberhasilan seorang anggota legislatif tidak cukup dinilai dari popularitas, perolehan suara, ataupun posisi yang ditempati di parlemen.
Kinerja juga harus dilihat dari pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk upaya mengawal kepentingan daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Atas dasar itu, HIMABA mendorong adanya evaluasi terbuka terhadap capaian, agenda perjuangan, dan kontribusi Willy Aditya bagi masyarakat Madura. Evaluasi tersebut, menurut Junaidi, perlu didasarkan pada rekam jejak dan bukti kerja yang dapat diperiksa publik.
Junaidi juga mengingatkan bahwa mandat politik bukan sekadar jalan untuk menduduki kursi parlemen, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Mandat politik bukan sekadar tiket untuk duduk di parlemen. Itu adalah amanah untuk bekerja nyata, hadir secara utuh, dan memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakili. Kami menilai masih diperlukan pembuktian yang lebih jelas mengenai hasil kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat Madura,” ujarnya.
Lebih lanjut, HIMABA menegaskan bahwa Madura bukan sekadar wilayah untuk mendulang suara dalam kontestasi politik nasional. Masyarakat Madura memiliki hak yang sama untuk memperoleh perwakilan politik yang berpihak, responsif, dan bertanggung jawab.
“Madura bukan pelengkap. Kami adalah entitas yang utuh dan pantas mendapatkan perwakilan yang benar-benar berpihak, bekerja, dan bertanggung jawab. Jika tidak bisa mewakili secara substansial, maka sebaiknya berikan ruang bagi mereka yang lebih paham, lebih peduli, dan lebih layak,” tegasnya.
Melalui pernyataan sikap tersebut, HIMABA menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menilai kinerja wakil rakyat. Menurut Junaidi, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kontrol publik agar mandat politik benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat.
HIMABA berharap, setiap wakil rakyat dari dapil Madura mampu menunjukkan keberpihakan melalui tindakan dan hasil kerja yang dapat dievaluasi, bukan hanya melalui pernyataan atau janji politik.
Bagi HIMABA, suara masyarakat bukan tiket untuk meraih kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijawab dengan kerja nyata, keberpihakan, dan tanggung jawab. Madura bukan sekadar ladang suara, tetapi masyarakat yang berhak menuntut bukti atas setiap mandat politik yang telah diberikan.
