Bukan dititipkan, tetapi dimiliki.Perjalanan pulang meninggalkan desa itu dilalui dalam diam. Hingga akhirnya, Kolonel Wiranto memberanikan diri bertanya. Ia ingin tahu, mengapa harapan rakyat yang begitu polos tidak langsung dipenuhi.
Bukankah negara ada untuk menolong mereka yang kekurangan?Soeharto memandang tajam, tetap dengan senyum yang sama. Lalu ia menjawab pelan, seolah sedang berbicara pada masa depan bangsa.
Ia mengatakan bahwa bantuan yang hanya diberikan tanpa bekal kesadaran dan pendidikan akan menjadikan rakyat terbiasa menunggu. Ketergantungan akan tumbuh, dan tanggung jawab akan menghilang.
Namun ketika rakyat diajak belajar, bekerja, dan berjuang bersama, maka yang lahir adalah kemandirian. Mereka akan menjaga apa yang mereka bangun, karena ada keringat dan harapan di dalamnya.
Dari desa yang gelap itu, Soeharto tidak hanya meninggalkan kenangan kunjungan presiden. Ia meninggalkan pelajaran berharga tentang makna kepemimpinan. Bahwa mencintai rakyat bukan selalu dengan memberi apa yang mereka minta, tetapi dengan membimbing mereka agar mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Dan mungkin, saat genset itu akhirnya menyala berkat usaha bersama, cahayanya tak hanya menerangi desa. Ia juga menerangi kesadaran bahwa bangsa besar dibangun bukan oleh ketergantungan, melainkan oleh rakyat yang berdaya, bertanggung jawab, dan percaya pada kekuatan gotong royong.
Dan hari ini jiwa kepemimpinan demikian juga dianut dan diilhami oleh Presiden RI Ke-8 Bapak Jendral Prabowo Subianto, yang melakukan stimulasi kemandirian rakyat Desa di seluruh pelosok negeri untuk membentuk koperasi bernama “Koperasi Desa Merah Putih”.
Tujuannya satu tak lain adalah melahirkan kemandirian dan tanggung jawab dari instrumen paling kecil dari struktur kelembagaan, yakni Desa yang mandiri dan sejahtera, seperti kata Ibnu Khaldun dalam bukunya yang berjudul Mukaddimah, bahwa negara yang “Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur” dapat terbentuk ketika masyarakatnya memiliki kesadaran kolektif untuk mandiri dan berdaya saing dalam kemakmuran.
Oleh Efendi Pradana, S.Psi (Analis Kebijakan Publik – Sumenep)
