Bangkalan – Sebanyak 180 satuan pendidikan di Kabupaten Bangkalan mendapat alokasi program perbaikan dan rehabilitasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Program tersebut mencakup 57 gedung PAUD, 93 gedung SD, dan 30 gedung SMP.
Alokasi tersebut menjadi salah satu capaian Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mendorong pembenahan sarana dan prasarana pendidikan.
Pemerintah daerah sebelumnya secara aktif mengusulkan kebutuhan rehabilitasi sekolah dengan mempresentasikan kondisi riil bangunan sekolah di Bangkalan kepada pemerintah pusat.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Dr. Fajar Riza Ul Haq, menyambut baik usulan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tersebut. Menurutnya, program revitalisasi dan rehabilitasi sekolah merupakan bagian dari prioritas pemerintah untuk memastikan fasilitas pendidikan aman, memadai, dan layak digunakan.
“Pemerintah pusat melalui kementerian menyambut baik dan merespons positif usulan yang dipresentasikan oleh Pak Bupati beserta jajaran. Program revitalisasi dan rehabilitasi sekolah ini merupakan prioritas Presiden untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan di daerah aman, memadai, dan layak bagi anak-anak kita,” ujar Fajar.
Ia menambahkan, penggunaan material dan komponen bangunan dalam proses rehabilitasi dapat disesuaikan dengan standar teknis yang efisien, dengan tetap mengutamakan ketahanan bangunan dalam jangka panjang.
Hal tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa maupun guru.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan, jumlah sekolah yang diusulkan untuk mendapatkan penanganan terus berkembang hingga mendekati 180 lokasi. Usulan tersebut diharapkan dapat menjangkau sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan secara merata, baik di wilayah timur, barat, utara maupun selatan Bangkalan.
“Kami berusaha selalu mengakses anggaran dengan kondisi-kondisi riil yang kita presentasikan di pusat. Alhamdulillah, direspons dengan baik. Kami juga terus mendata ulang tingkat kerusakan sekolah agar penanganannya tepat sasaran,” kata Lukman.
Namun, menurutnya, pelaksanaan rehabilitasi sekolah masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan status lahan sekolah yang masih mengalami sengketa atau persoalan administrasi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan fisik.
