SUMENEP – Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Selain menjadi penyumbang penerimaan negara melalui cukai, sektor ini juga menyerap jutaan tenaga kerja mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Untuk mendukung tumbuhnya industri rokok legal, pemerintah menghadirkan kebijakan berupa Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) sebagai pusat kegiatan produksi yang terintegrasi, legal, dan efisien.
Apa Itu APHT / KIHT ?
Secara umum, Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) atau yang lumrah dikenal Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan bagi kegiatan produksi hasil tembakau, seperti rokok kretek tangan, rokok kretek mesin, cerutu, maupun produk hasil pengolahan tembakau lainnya. Melalui konsep kawasan industri, pemerintah berupaya mempermudah pelaku usaha memperoleh fasilitas produksi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan cukai.
Keberadaan KIHT memiliki landasan hukum yang jelas. Dasar utama pengaturannya berasal dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai, termasuk hasil tembakau. Aturan tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai ketentuan teknis dari Kementerian Keuangan, khususnya melalui peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai penyelenggaraan kawasan industri hasil tembakau dan pemberian kemudahan bagi pelaku industri kecil dan menengah.
Dalam implementasinya, perusahaan yang menjalankan kegiatan produksi hasil tembakau tetap wajib memenuhi berbagai persyaratan, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), memenuhi standar bangunan produksi, menjalankan administrasi cukai, hingga mematuhi ketentuan mengenai pemesanan dan pelunasan pita cukai sesuai regulasi yang berlaku. Kehadiran KIHT membuat proses pemenuhan persyaratan tersebut menjadi lebih mudah karena berbagai fasilitas penunjang telah tersedia dalam satu kawasan.
Salah satu daerah yang berhasil mengembangkan konsep tersebut adalah Kabupaten Sumenep melalui Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT).
Mengenal Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Kabupaten Sumenep
Kawasan APHT Kabupaten Sumenep berada di Jl. Raya Guluk-Guluk - Pakong, Kec. Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, yang dibangun sebagai pusat produksi industri hasil tembakau yang ditujukan khusus bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah agar dapat berkembang secara legal, tertib, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi melalui Peraturan Bupati (Perbup) Sumenep Nomor 53 Tahun 2024.
Saat ini, APHT Kabupaten Sumenep yang berada dibawah Koordinasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta PD. Sumekar, telah memiliki 11 tenant yang menempati gudang atau Aset Milik Daerah (AMD) milik Pemerintah Kabupaten Sumenep. Seluruh tenant tersebut telah menjalankan aktivitas produksi selama kurang lebih satu tahun terakhir dan telah melakukan ekspansi hingga ke luar daerah. Keberadaan kawasan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan industri hasil tembakau yang sehat sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.
Dampak Sosial Ekonomi Adanya Kawasan APHT Kabupaten Sumenep
Dampak keberadaan APHT tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Salah satu dampak paling nyata adalah terbukanya lapangan pekerjaan baru. Aktivitas produksi di dalam kawasan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari proses pelintingan rokok, pengemasan, administrasi, distribusi, hingga kegiatan operasional lainnya. Kondisi tersebut membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar sehingga turut membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
Selain itu, keberadaan industri rokok legal di APHT juga memberikan dampak positif terhadap sektor pertanian tembakau. Permintaan bahan baku yang semakin meningkat membuat hasil panen tembakau Madura memiliki pasar yang lebih luas. Dengan bertambahnya industri yang beroperasi secara resmi, kebutuhan terhadap tembakau lokal ikut meningkat sehingga memberikan kepastian pasar bagi para petani.
Efek berganda (multiplier effect) juga mulai terlihat dari tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan APHT. Kehadiran pekerja pabrik setiap hari memicu berkembangnya berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti warung makan, toko kelontong, jasa transportasi, percetakan, penyedia bahan kemasan, hingga berbagai bentuk usaha pendukung lainnya. Kawasan yang sebelumnya relatif sepi kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar.
Tidak hanya itu, keberadaan APHT juga berperan dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih tertib. Pelaku industri kecil yang sebelumnya menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi persyaratan produksi kini memperoleh fasilitas yang lebih memadai sehingga dapat menjalankan usaha secara legal. Hal ini sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menekan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai.
Proyeksi Dan Potensi APHT Di Masa Depan
Ke depan, APHT Kabupaten Sumenep diharapkan terus berkembang menjadi sentra industri hasil tembakau yang mampu meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional. Dengan dukungan pemerintah, pelaku usaha, petani tembakau, serta masyarakat, kawasan ini berpotensi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi Sumenep sebagai salah satu daerah penghasil tembakau berkualitas di Indonesia.
Keberhasilan APHT menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat mampu menciptakan ekosistem industri yang produktif, legal, dan berkelanjutan. Tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka lapangan pekerjaan, kawasan ini juga menjadi contoh bagaimana sektor industri hasil tembakau dapat berkembang sejalan dengan kepatuhan terhadap regulasi dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi daerah.
