SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Komitmen tersebut diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah daerah, BPS, serta partisipasi aktif masyarakat guna menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyampaikan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS sebagai penyelenggara, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen daerah. Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan akan sangat menentukan arah pembangunan Kabupaten Sumenep pada masa mendatang.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, kami mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh jajaran BPS dalam melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Kami berharap seluruh masyarakat ikut berpartisipasi agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid," kata Fauzi, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan, setiap kebijakan pemerintah idealnya disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang akurat, pemerintah mampu memetakan kondisi riil masyarakat sekaligus menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Menurutnya, keberadaan data ekonomi menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi sektor-sektor usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan, mengetahui kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, hingga merumuskan program pemberdayaan ekonomi secara lebih efektif.
"Perencanaan pembangunan tidak bisa hanya berdasarkan asumsi. Data menjadi dasar untuk menentukan kebijakan yang tepat, sehingga program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Fauzi menambahkan, praktik pembangunan berbasis data telah menjadi standar di berbagai negara maju. Karena itu, pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan kualitas data sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan strategis.Ia menilai manfaat data tidak terbatas pada sektor ekonomi semata. Informasi yang akurat juga berperan besar dalam penyusunan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya. Melalui data tersebut, pemerintah dapat mengukur berbagai indikator pembangunan sekaligus mengevaluasi efektivitas program yang telah dijalankan.
Selain itu, setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Oleh sebab itu, penyusunan kebijakan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama di seluruh wilayah.
"Setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, data yang valid menjadi landasan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat," jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep pun mengajak seluruh masyarakat memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus saat pendataan berlangsung. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menghasilkan basis data ekonomi yang komprehensif.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat, hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.
