Evaluasi tersebut mencakup aspek pengawasan, profesionalisme manajemen, serta transparansi pengelolaan perusahaan daerah.
“Pansus tidak boleh sekadar formalitas politik. Harus ada keberanian untuk mengungkap, mengevaluasi, dan merekomendasikan langkah konkret,” kata Satria.
Ia menambahkan, tata kelola BUMD yang baik juga harus mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dalam pengelolaan perusahaan.
Namun hingga saat ini, kontribusi deviden BUMD di Jawa Timur dinilai masih stagnan. Kondisi tersebut dianggap belum sebanding dengan potensi ekonomi daerah yang besar.
BADKO HMI Jatim mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melakukan reformasi total dalam pengelolaan BUMD. Langkah itu termasuk evaluasi terhadap pejabat maupun manajemen yang bertanggung jawab atas rendahnya kinerja perusahaan daerah.
“Sudah saatnya ada langkah tegas, bukan sekadar wacana. Jika tidak ada perubahan, maka kami akan terus mengawal dan mengkonsolidasikan gerakan untuk memastikan ada pertanggungjawaban yang jelas,” pungkasnya.
