Analis Kebijakan Publik Sumenep Kritik Keras Transparansi Hibah 2025: Dugaan Kejanggalan, Verifikasi Asal-Asalan, dan Potensi KKN

Foto saat di depan kantor pemda sumenep

Desak Audit dan Penjelasan Resmi Pemkab Sumenep

Iklan

Efendi menuntut audit menyeluruh terhadap seluruh alur proses hibah mulai dari pengajuan, verifikasi, penetapan penerima, hingga pencairan dana. Ia meminta Inspektorat, DPRD, dan lembaga pengawas lainnya ikut turun tangan.

“Hibah ini uang rakyat. Jangan sampai dikelola untuk menguntungkan kelompok tertentu atau orang dekat pejabat. Pemerintah wajib memberi penjelasan terbuka agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya,” pungkasnya.

Menurut Efendi, transparansi adalah kunci untuk menghilangkan kecurigaan publik. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan terus menurun.

Berita lainnya !

Bagikan:

Tags

Tinggalkan komentar