Bangkalan - Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menandai langkah penting dalam penguatan peran dosen vokasi dengan meresmikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Dosen Akademik Kevokasian Indonesia (Adaksi), Jumat (1/8/2025).
Peresmian ini dikemas dalam acara tasyakuran bertema “Menguatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Sistem Tunjangan yang Berkeadilan.”
Kegiatan ini menjadi simbol perjuangan kolektif dosen vokasi dalam mewujudkan keadilan tunjangan dan kesejahteraan profesi. Ketua DPC Adaksi UTM, Fajar, mengungkapkan bahwa selama dua pekan terakhir pihaknya berhasil menggalang dana sebesar Rp 73,6 juta.
“Kini total kas Adaksi PTE mencapai Rp 81,5 juta. Ini capaian luar biasa dan menjadi yang tertinggi di antara DPC lainnya,” ujarnya yang disambut meriah para hadirin.
Dana tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan lokal maupun kontribusi dalam Lokakarya Nasional (Lakarnas) yang akan digelar di Malang pada 7 Agustus mendatang.
Dalam kesempatan itu, Fajar juga mengumumkan perubahan nama dan akronim ADAKSI, dari sebelumnya Asosiasi Dosen ASN dan Disitek, kini menjadi Asosiasi Dosen Akademik Kevokasian Indonesia.
Perubahan ini dimaksudkan agar lebih adaptif secara administratif dalam konteks kelembagaan dan pengakuan pemerintah.
Rektor UTM, Prof. Dr. Syafi’, menyatakan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kiprah Adaksi di lingkungan kampus. Ia menilai keberadaan organisasi ini sebagai pendorong semangat kolektif dalam memperjuangkan sistem tunjangan yang adil, terutama bagi dosen vokasi.
“Kami menyaksikan sendiri dedikasi luar biasa dari rekan-rekan dosen yang bahkan rela turun langsung ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasi. Perjuangan itu kini mulai membuahkan hasil dengan adanya respons dari Presiden dan Menteri Pendidikan,” tutur Prof. Syafi’.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Adaksi, Prof. Dr. Fasli Jalal, dalam pidatonya menyerukan pentingnya menempatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai dasar dalam membangun peradaban menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan dosen bukan sekadar tuntutan, tetapi kebutuhan mendasar untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi.
“Kita tidak bisa bicara kualitas tanpa memperhatikan kesejahteraan. Dosen yang terpenuhi haknya akan lebih maksimal menjalankan perannya sebagai pendidik, peneliti, dan pelayan masyarakat,” jelas mantan Wakil Menteri Pendidikan tersebut.
Ia juga memaparkan tantangan besar yang dihadapi pendidikan tinggi ke depan, mulai dari peningkatan akses hingga kualitas. Target nasional pada 2045 meliputi pendapatan per kapita sebesar USD 30.000, pengurangan angka kemiskinan menjadi 1–2 persen, dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi hingga 60 persen.
Prof. Fasli secara khusus menyoroti UTM sebagai salah satu bukti nyata afirmasi pendidikan tinggi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Dari yang semula bernama Universitas Bangkalan, UTM kini menjadi pusat pendidikan yang menaungi lebih dari 20.000 mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara.
“Trunojoyo adalah tonggak keberhasilan pembangunan pendidikan tinggi di Madura. Ke depan, saya melihat potensi Madura untuk menjadi kawasan unggulan di sektor maritim dan manufaktur, layaknya Pulau Pinang di Malaysia,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen akademik untuk terus menguatkan solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak dosen serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. “Peran dosen sangat strategis dalam membentuk masa depan bangsa. Sudah saatnya mereka mendapat pengakuan dan dukungan yang layak,” tutupnya.
