Selain menyoroti sikap pejabat eksekutif, ia juga mengkritisi substansi pandangan umum fraksi DPRD terhadap LKPJ 2025. Menurutnya, sejumlah kritik yang disampaikan terkesan seragam dan kurang menggambarkan kedalaman analisis.
“Kritik yang hampir sama antar fraksi menimbulkan kesan kurangnya eksplorasi gagasan. Padahal DPRD memiliki fungsi pengawasan yang sangat penting,” katanya.
Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik dan memicu perbincangan luas mengenai etika, profesionalitas, serta kualitas kinerja aparatur pemerintahan di Kabupaten Bangkalan.
Masyarakat berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi agar ke depan pelaksanaan rapat-rapat resmi dapat berjalan lebih serius, fokus, dan berintegritas.
