Bangkalan – RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh berencana menerapkan sistem pembayaran non-tunai menggunakan QRIS untuk parkir kendaraan bermotor di pintu keluar area parkir. Kebijakan tersebut menuai protes dari tokoh masyarakat, KH Imron Abdul Fattah.
Penerapan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) itu disebut-sebut sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan parkir di lingkungan rumah sakit.
Selain itu, sistem non-tunai dinilai lebih praktis dan meminimalisir potensi kebocoran pendapatan. Namun, wacana tersebut mendapat penolakan dari KH Imron Abdul Fattah.
Ia menilai kebijakan pembayaran parkir secara digital belum tentu tepat diterapkan di rumah sakit yang setiap hari melayani masyarakat dari berbagai latar belakang.
Menurutnya, tidak semua pengunjung rumah sakit memahami atau memiliki akses terhadap pembayaran digital. Terutama kalangan lanjut usia dan masyarakat yang masih belum terbiasa menggunakan uang digital.
“Rumah sakit itu tempat orang mencari pengobatan. Jangan sampai kebijakan ini justru menyulitkan keluarga pasien,” ujarnya.
KH Imron juga mengingatkan agar pihak manajemen mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Ia berharap tetap ada opsi pembayaran tunai agar tidak memberatkan pengunjung. Ia juga berharap ada uji coba (trial) terlebih dahulu sebelum benar-benar di terapkan.
“Pihak rumah sakit juga harus menggandeng Pihak Perbankan untuk menerapkan Sistem QRIS itu,” tutupnya.
