Sebagai warga Bangkalan Madura juga, izinkan saya ikut nimbrung dalam wacana maha revolusioner ini: "Robohkan saja Suramadu kalau meresahkan warga Surabaya." Luar biasa. Ini adalah level pemikiran yang bisa menginspirasi kita untuk kembali ke zaman kapal feri yang penuh nostalgia, antrean panjang, dan drama kebablasan.
Tapi sebelum buldoser melaju ke Suramadu, mari kita lihat argumen ini dengan kacamata logika, sains, dan sedikit sentuhan filosofis.
Penggratisan Suramadu = Pemerintah Lepas Tangan
Jadi begini, penggratisan Suramadu itu katanya biang kerok semua masalah ya? Wah, menarik. Tapi fakta menunjukkan bahwa penggratisan jembatan bukan berarti pemerintah lepas tanggung jawab.
Secara policy, penggratisan dilakukan untuk mempercepat konektivitas ekonomi antara Madura dan Surabaya (setidaknya di atas kertas). Kalau ada maling motor santai di jalur mobil, itu jelas bukan karena jembatan gratis, tapi karena kurangnya law enforcement.
Filosofinya begini: masalah keamanan bukan soal siapa bayar atau gratis. Kalau begitu logikanya, semua jalan tol juga rawan maling dong karena banyak yang pakai e-toll? Ya enggak gitu juga.
Masalahnya bukan di gratis atau bayar, tapi bagaimana pemerintah mengelola pengawasan. Jadi kalau kita mau bicara soal pengelolaan, kritiklah yang konstruktif. Solusinya bukan "robohkan," tapi "perbaiki."
Suramadu Merusak Hubungan Surabaya-Bangkalan
Katanya jembatan ini membuat orang Surabaya curiga sama warga Bangkalan. Jadi solusinya dirobohkan? Wah, ini sama saja kayak bilang kalau tetangga ribut gara-gara tembok, ya temboknya dibongkar saja. Padahal masalahnya bukan temboknya, tapi perilaku manusianya.
Secara ilmiah, stereotip seperti ini adalah bentuk cognitive bias yang disebut illusory correlation. Orang cenderung menghubungkan dua hal yang tidak ada hubungannya, misalnya "pelaku curanmor kabur lewat Suramadu, berarti orang Madura yang salah." Kalau Suramadu dirobohkan, pelaku maling tetap ada, hanya saja mereka akan kabur lewat jalur lain. Apakah itu artinya jalan tol lain juga harus ditutup?
Filosofinya jelas: hubungan baik tidak dibangun dengan membongkar infrastruktur, melainkan dengan edukasi, penegakan hukum, dan rasa saling percaya.
Jadi, kalau ada masalah dengan persepsi orang Surabaya, yang perlu diperbaiki adalah kesadaran kolektif, bukan jembatannya.
Tujuan Metropolitan Gagal, Jadi Robohkan Saja?
Betul, pembangunan Suramadu memang digadang-gadang sebagai penghubung ekonomi untuk Gerbang Kertosusilo. Faktanya, 15 tahun berjalan, hasilnya belum maksimal. Tapi pertanyaannya: apakah solusinya merobohkan?
Wah, kalau kita mau pakai logika ini, berarti setiap proyek yang gagal mencapai target langsung dihancurkan. Rumah sakit yang sepi pasien? Tutup saja. Sekolah yang tidak mencerdaskan? Runtuhkan saja.
Dari perspektif pembangunan, kegagalan bukan alasan untuk menyerah, apalagi merobohkan. Kegagalan adalah alarm bahwa evaluasi dan intervensi diperlukan. Suramadu belum maksimal karena kawasan Madura belum dioptimalkan untuk menopang konsep metropolitan.
Secara filosofi, jembatan adalah alat, bukan tujuan. Kalau alat ini belum optimal, berarti strategi pengelolaannya yang harus disesuaikan.
Akhir Kata: Jembatan Itu Penghubung, Bukan Pembawa Sial
Kalau kita menganggap Suramadu "pembawa sial," maka kita terjebak dalam magical thinking—seolah benda mati bisa membawa nasib buruk. Masalah Suramadu adalah masalah manusia, bukan masalah beton dan aspal.
Jadi, kalau pemerintah kurang becus, kritiklah mereka, bukan jembatannya. Kalau keamanan kurang, desak peningkatan patroli. Kalau ekonomi Bangkalan stagnan, cari solusi pembangunan, bukan meruntuhkan infrastruktur yang sudah ada.
Mungkin, daripada dirobohkan, lebih baik kita robohkan dulu ego dan kebiasaan menyalahkan benda mati. Karena, bagaimanapun, Suramadu adalah simbol penghubung dua daerah—bukan pemecah belah.
Jadi, mari kita tinggalkan ide spektakuler "robohkan Suramadu." Kalau tetap ngotot, ya silakan nostalgia lagi naik kapal feri—biar ingat betapa berharganya jembatan ini sebenarnya. 😉
