Sebagai warga Bangkalan Madura juga, izinkan saya ikut nimbrung dalam wacana maha revolusioner ini: “Robohkan saja Suramadu kalau meresahkan warga Surabaya.” Luar biasa. Ini adalah level pemikiran yang bisa menginspirasi kita untuk kembali ke zaman kapal feri yang penuh nostalgia, antrean panjang, dan drama kebablasan.
Tapi sebelum buldoser melaju ke Suramadu, mari kita lihat argumen ini dengan kacamata logika, sains, dan sedikit sentuhan filosofis.
Penggratisan Suramadu = Pemerintah Lepas Tangan
Jadi begini, penggratisan Suramadu itu katanya biang kerok semua masalah ya? Wah, menarik. Tapi fakta menunjukkan bahwa penggratisan jembatan bukan berarti pemerintah lepas tanggung jawab.
Secara policy, penggratisan dilakukan untuk mempercepat konektivitas ekonomi antara Madura dan Surabaya (setidaknya di atas kertas). Kalau ada maling motor santai di jalur mobil, itu jelas bukan karena jembatan gratis, tapi karena kurangnya law enforcement.
Filosofinya begini: masalah keamanan bukan soal siapa bayar atau gratis. Kalau begitu logikanya, semua jalan tol juga rawan maling dong karena banyak yang pakai e-toll? Ya enggak gitu juga.
Masalahnya bukan di gratis atau bayar, tapi bagaimana pemerintah mengelola pengawasan. Jadi kalau kita mau bicara soal pengelolaan, kritiklah yang konstruktif. Solusinya bukan “robohkan,” tapi “perbaiki.”
Suramadu Merusak Hubungan Surabaya-Bangkalan
Katanya jembatan ini membuat orang Surabaya curiga sama warga Bangkalan. Jadi solusinya dirobohkan? Wah, ini sama saja kayak bilang kalau tetangga ribut gara-gara tembok, ya temboknya dibongkar saja. Padahal masalahnya bukan temboknya, tapi perilaku manusianya.
Secara ilmiah, stereotip seperti ini adalah bentuk cognitive bias yang disebut illusory correlation. Orang cenderung menghubungkan dua hal yang tidak ada hubungannya, misalnya “pelaku curanmor kabur lewat Suramadu, berarti orang Madura yang salah.” Kalau Suramadu dirobohkan, pelaku maling tetap ada, hanya saja mereka akan kabur lewat jalur lain. Apakah itu artinya jalan tol lain juga harus ditutup?
Filosofinya jelas: hubungan baik tidak dibangun dengan membongkar infrastruktur, melainkan dengan edukasi, penegakan hukum, dan rasa saling percaya.
Jadi, kalau ada masalah dengan persepsi orang Surabaya, yang perlu diperbaiki adalah kesadaran kolektif, bukan jembatannya.
