Bangkalan – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bangkalan melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan pemerintahan Kabupaten Bangkalan, khususnya terkait persoalan Tenaga Harian Lepas (THL) dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Aksi unjuk rasa digelar di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada Rabu (23/07), di mana para mahasiswa menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola daerah.
Ketua PC PMII Bangkalan, Abd Holik, menyampaikan bahwa berdasarkan kajian internal organisasi, ditemukan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan THL di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Banyak THL yang tidak memiliki uraian tugas serta indikator kinerja yang jelas, namun tetap mendapatkan honor dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tidak adanya sistem evaluasi dan pengawasan yang baik menyebabkan distribusi THL menjadi tidak proporsional, bahkan hanya bersifat administratif. Hal ini melanggar Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2013 yang mengharuskan adanya evaluasi kinerja secara berkala,” tegas Holik.
Selain itu, PMII juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang dinilai belum tertangani dengan baik.
Produksi sampah rumah tangga di Bangkalan mencapai 60–80 ton per hari, namun hanya sebagian kecil yang dikelola secara optimal.
Kritik tajam juga disampaikan terhadap potensi kebocoran PAD dalam tahun anggaran 2024. PMII menyebut sejumlah sektor seperti Pajak Reklame, Pajak Rumah Makan, PBB-P2, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta retribusi pasar sebagai sektor-sektor yang rawan kehilangan potensi pendapatan akibat lemahnya sistem pengawasan, pelaporan, dan basis data.
PMII mendesak Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk segera melakukan reformasi dalam sistem pemungutan dan pelaporan pajak, serta memastikan pengelolaan PAD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional.
“Kami berharap pemerintah tidak abai terhadap potensi kebocoran PAD yang secara langsung menghambat pembangunan daerah dan pelayanan publik,” tutup Holik dalam orasinya.
