Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan segera tiba, dan ini adalah momen penting untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik. Namun, agar Pilkada ini benar-benar menjadi pesta demokrasi yang mengedepankan nilai keadilan, kita semua—baik calon, tim sukses, maupun masyarakat—harus menjaga agar proses ini berlangsung damai dan penuh tanggung jawab.
Peran Hukum dalam Menjaga Proses Pilkada yang Adil
Pilkada adalah hak konstitusional yang harus dihormati oleh setiap warga negara. Kita semua, sebagai pemilih, berhak memilih pemimpin tanpa tekanan, intimidasi, atau kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa pemilu harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa kekerasan (Pasal 59 ayat 1).
Begitu juga bagi para calon, kampanye seharusnya tidak tentang saling serang atau fitnah, melainkan tentang ide-ide dan program yang konkret untuk kemajuan daerah. Kampanye harus fokus pada visi besar untuk masa depan, bukan pada hal-hal yang kecil dan merusak.
Menghadapi Tantangan di Era Digital
Di era digital seperti sekarang, kita juga harus waspada terhadap penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Penyebaran berita bohong ini bisa merusak integritas Pilkada dan memecah belah masyarakat.
Pasal 28E UUD 1945 mengatur kebebasan berekspresi, namun kebebasan ini harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab agar tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, semua pihak harus memastikan bahwa informasi yang disebarkan berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, penting juga untuk menjaga ketertiban umum. Konflik fisik atau verbal yang terjadi selama Pilkada hanya akan merusak citra daerah dan merugikan masyarakat. Kita perlu menghindari kekerasan dan provokasi yang tidak perlu, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kampanye yang damai dan tertib.
Tanggung Jawab Bersama untuk Pilkada yang Sukses
Pilkada yang damai bukan hanya tanggung jawab penyelenggara atau aparat keamanan, tapi juga tanggung jawab kita semua. Kita harus menjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi yang tertuang dalam berbagai undang-undang di atas, yang menekankan bahwa pemilihan harus dilakukan dengan jujur, adil, dan tanpa kekerasan.
Jika kita bisa menjaga itu, maka Pilkada 2024 bisa menjadi ajang yang benar-benar memberikan dampak positif untuk kemajuan daerah kita.
Jadi, mari bersama-sama menciptakan Pilkada yang damai, penuh rasa saling menghormati, dan tentu saja, menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Demokrasi yang sehat dimulai dari kita.
Baca terus konten-konten artikel, berita dan opini menarik lainnya hanya di katamadura.com
