Bangkalan - Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PC PMII Bangkalan menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan pada isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan Sekolah Kader KOPRI (SKK) VIII.
bertema Mainstreaming Gender melalui Advokasi Perempuan dalam Agenda Ekonomi Hijau Bangkalan, Kegiatan yang diikuti kader dari berbagai komisariat PMII se-Bangkalan serta delegasi dari KOPRI Cabang Jawa Timur.
Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran dan konsolidasi kader perempuan untuk memperkuat kesadaran gender serta tanggung jawab ekologis di tengah krisis lingkungan yang melanda daerah.
Ketua KOPRI PC PMII Bangkalan, Mufidatul Ulum, dalam sambutannya menyoroti ancaman ekologis yang kian nyata akibat maraknya aktivitas tambang di Bangkalan.
“Pencemaran dan kerusakan alam akibat tambang sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak lahan tak lagi produktif, air bersih sulit diakses, dan udara tercemar debu tambang. Sayangnya, kebijakan daerah masih belum berpihak pada keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.
Ia menambahkan, perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan alam dan membangun ekonomi hijau yang berkeadilan.
Melalui SKK VIII, KOPRI Bangkalan mendorong kader perempuan agar mampu menjadi motor penggerak advokasi lingkungan di tingkat akar rumput.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan materi tentang gender mainstreaming, kepemimpinan transformatif, advokasi berbasis komunitas, serta isu-isu ekologi yang menjadi tantangan global maupun lokal. Forum ini membuka kesadaran baru mengenai keterkaitan erat antara isu gender dan lingkungan.
“Selama ini isu lingkungan dianggap urusan teknis, padahal dampaknya paling berat dirasakan perempuan. Advokasi lingkungan juga merupakan perjuangan untuk keadilan sosial dan keberlanjutan hidup,” ujarnya.
Pihaknya juga menyoroti aktivitas pertambangan batu kapur di sejumlah wilayah Bangkalan yang dinilai merusak bentang alam dan mencemari udara. Jika dibiarkan, hal ini diyakini akan berdampak panjang terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem.
“Keadilan ekologis harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Tidak ada pembangunan sejati jika alam terus dieksploitasi. Ekonomi hijau harus menjadi arah baru kebijakan Bangkalan,” tegas Mufidatul Ulum menutup kegiatan.
