Bangkalan – Dua LSM, yakni LSM Gerbang Timur dan Pemerhati Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Senin (16/6).
Aksi tersebut menuntut agar kasus dugaan korupsi bantuan modal fiktif yang menyeret nama PT Tanduk Majeng segera dituntaskan.
Ketua LSM Gerbang Timur, Amir Hamzah, dalam orasinya menegaskan bahwa pihaknya telah mengawal kasus ini sejak tahun 2021, bahkan melakukan aksi demonstrasi berulang kali.
Ia menyebut bahwa keterlibatan PT Tanduk Majeng dalam kasus ini menjadi kunci penting untuk mengungkap aktor-aktor besar di balik skandal tersebut.
“Kami datang sebagai perwakilan masyarakat Bangkalan yang ingin keluar dari kemiskinan. Korupsi ini telah menghambat pembangunan dan menyengsarakan rakyat,” ujar Amir.
Amir juga menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak Kejari, sejumlah inisial yang diduga terlibat telah diketahui, seperti RR, U, dan S. Ia menekankan bahwa proses hukum harus terus berjalan tanpa pandang bulu.
“Ada indikasi orang-orang kuat di belakang kasus ini. Kalau betul-betul mau mengusut tuntas, maka yang di PT Tanduk Majeng itu harus ditindak dulu, karena mereka sentralnya. Kalau tiga orang itu tersangka, bisa merembet ke mana-mana,” lanjutnya.
Selain mendesak percepatan proses hukum, LSM Gerbang Timur juga mengingatkan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini aktif, agar tidak mengulangi praktik korupsi yang sama.
“Kami minta agar BUMD sekarang ini bersih dan profesional. Jangan sampai orang-orang lama yang terindikasi masih bercokol di dalam,” tegas Amir.
Dalam pernyataan penutupnya, Amir meminta Kejari Bangkalan untuk segera menetapkan tersangka dan menangkap siapapun yang terbukti terlibat dalam aliran dana korupsi senilai Rp.15 miliar tersebut, tanpa tebang pilih, termasuk jika melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh.
