Pemerintah Jangan Hanya Hadir dalam Sosialisasi, tetapi Juga Ketika Rakyat Dirugikan
Efendi mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah konkret. Ia meminta adanya dialog terbuka yang mempertemukan perwakilan nelayan, pemerintah desa, pemerintah daerah, operator kapal, instansi terkait, dan unsur pengamanan.
Ia juga meminta dilakukan pendataan terhadap nelayan terdampak, pemeriksaan atas dugaan kerusakan alat tangkap, serta keterbukaan informasi mengenai perizinan, lokasi, batas operasional, dan prosedur keselamatan kegiatan survei seismik 3D.
Menurutnya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan bahwa kegiatan sudah disosialisasikan atau bahwa aktivitas kapal telah memiliki prosedur operasional.Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hak-hak mereka tetap dilindungi.
“Negara jangan hanya hadir ketika berbicara tentang investasi, potensi migas, dan nilai ekonomi eksplorasi. Negara juga harus hadir ketika nelayan kehilangan alat tangkap, ketika ruang melautnya terganggu, dan ketika keluarganya terancam kehilangan sumber penghidupan. Di situlah kehadiran negara benar-benar dibutuhkan rakyat,” tandasnya.
Ia menutup dengan mengingatkan bahwa laut Sumenep bukan semata-mata ruang eksploitasi sumber daya alam, melainkan juga ruang kehidupan masyarakat pesisir yang telah diwariskan lintas generasi.
“Jangan sampai suatu hari anak-anak nelayan hanya mendengar cerita bahwa dahulu orang tua mereka bisa bebas melaut di perairan ini. Sementara hari ini, mereka justru harus bertanya apakah masih ada ruang bagi keluarganya untuk mencari nafkah. Pembangunan seharusnya membawa harapan, bukan membuat rakyat kecil merasa kehilangan masa depannya,” pungkas Efendi.






