SUMENEP, https://katamadura.com/ – Laut yang selama puluhan tahun menjadi tempat nelayan menggantungkan hidup, kini justru menghadirkan kegelisahan. Di tengah aktivitas kapal-kapal besar yang melakukan survei seismik 3D untuk kepentingan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas), nelayan tradisional di sejumlah kawasan Pantura Sumenep mengaku mengalami pembatasan aktivitas melaut, bahkan diduga harus menjauh dari wilayah yang selama ini menjadi ruang penghidupan mereka.
Di balik megahnya kapal-kapal survei yang beroperasi di perairan Sumenep, ada cerita lain yang tidak boleh diabaikan: tentang nelayan yang kehilangan ruang tangkap, alat tangkap yang dikabarkan rusak, dan keluarga-keluarga kecil yang setiap hari menggantungkan harapan pada hasil laut.
Berdasarkan informasi dari nelayan Slopeng, aktivitas survei seismik 3D melibatkan sejumlah kapal, di antaranya Discoverer 2, serta tiga kapal lainnya yang disebut beroperasi di perairan Slopeng Sumenep. Nelayan juga menyampaikan dugaan adanya pengawalan oleh kapal perang KRI Raden Eddy Martadinata.
Situasi ini memantik keprihatinan aktivis dan pegiat demokrasi Pantura Sumenep, Efendi Pradana, S.Psi. Ia menyayangkan apabila aktivitas eksplorasi sumber daya alam yang semestinya menjadi bagian dari pembangunan justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang hidup dan mencari nafkah di wilayah pesisir.
Bagi Efendi, persoalan ini jauh lebih besar daripada sekadar aktivitas kapal survei. Ini menyangkut keadilan, keberlangsungan ekonomi rakyat kecil, dan sejauh mana negara hadir ketika masyarakat berhadapan dengan kepentingan industri berskala besar.
"Ini laut tempat nelayan menggantungkan hidup. Di sinilah mereka mencari ikan, membiayai pendidikan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan mempertahankan kehidupan keluarganya. Jangan sampai ketika kapal-kapal besar datang untuk kepentingan eksplorasi, nelayan justru merasa terusir dari ruang penghidupannya sendiri," ungkap Efendi.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya melihat persoalan ini dari sudut pandang investasi dan kepentingan operasional industri migas. Ada masyarakat yang harus dilindungi, ada sumber penghidupan yang harus dijaga, dan ada keresahan yang harus segera dijawab.
"Negara harus hadir! Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumenep jangan sampai membiarkan nelayan menghadapi persoalan ini sendirian. Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam di wilayahnya dieksplorasi, sementara mereka sendiri justru kesulitan mempertahankan mata pencahariannya," tegasnya.
Kapal Besar Beroperasi, Nelayan Kecil Kehilangan Ruang Melaut
Keresahan nelayan bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat setempat, aktivitas kapal survei di sejumlah perairan Sumenep disebut telah mengganggu aktivitas penangkapan ikan tradisional.
Bahkan, muncul kabar mengenai dugaan kerusakan alat tangkap berupa jala dan rumpon milik nelayan yang dikaitkan dengan aktivitas kapal discoverer 2, Anugerah bersama 17 dan 2 kapal lainnya.
Kabar mengenai dugaan pengawalan kapal survei oleh KRI Raden Eddy Martadinata juga menjadi pertanyaan tersendiri bagi masyarakat. Nelayan membutuhkan kejelasan mengenai tujuan pengawalan, dasar operasionalnya, serta bagaimana perlindungan terhadap aktivitas masyarakat sipil di wilayah tersebut tetap dijamin.
Efendi meminta seluruh informasi tersebut tidak dibiarkan menjadi simpang siur.
"Kalau benar ada jala dan rumpon nelayan yang rusak akibat aktivitas kapal, siapa yang bertanggung jawab? Itu bukan barang yang jatuh dari langit. Nelayan membeli dan membangunnya dengan modal, keringat, bahkan mungkin hasil utang. Ketika rusak, mereka kehilangan aset sekaligus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan," ujarnya.
Ia mengingatkan, kerugian nelayan tidak selalu terlihat dalam angka besar. Namun, bagi keluarga yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan harian, kehilangan satu kesempatan melaut saja bisa berarti berkurangnya uang untuk membeli kebutuhan pokok, membayar sekolah anak, hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga.
"Jangan hanya menghitung nilai investasi dan potensi migas yang ada di laut Sumenep. Hitung juga berapa keluarga nelayan yang kehidupannya bergantung pada laut tersebut. Kalau aktivitas melaut mereka terhambat, lalu siapa yang menjamin kesejahteraan keluarganya?" tambahnya.
Jangan Sampai Nelayan Menjadi Korban di Tanah Lautnya Sendiri
Dalam perspektif ekonomi, Efendi menegaskan bahwa dirinya tidak menolak investasi maupun eksplorasi sumber daya alam. Ia memahami bahwa kegiatan migas memiliki peran penting dalam pembangunan dan perekonomian nasional.Namun, ia mengingatkan bahwa investasi tidak boleh berjalan dengan mengabaikan kehidupan masyarakat lokal.
Menurutnya, kekayaan sumber daya alam seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menghadirkan ketidakpastian bagi kelompok masyarakat yang paling bergantung pada sumber daya tersebut.
"Silakan investasi masuk, silakan eksplorasi dilakukan sepanjang sesuai ketentuan. Tetapi jangan sampai kepentingan investasi justru berhadapan dengan hak hidup masyarakat. Kita ingin pembangunan, tetapi pembangunan yang memanusiakan manusia. Jangan sampai lautnya dieksplorasi, sementara nelayannya justru kehilangan ruang untuk mencari makan," katanya.
Efendi juga mengingatkan bahwa konflik antara aktivitas industri dan masyarakat pesisir yang tidak segera diselesaikan dapat memunculkan persoalan sosial yang lebih luas.
"Kalau keresahan ini terus dibiarkan, saya khawatir akan berdampak terhadap kondusivitas masyarakat. Jangan menunggu masyarakat semakin kecewa, jangan menunggu persoalan membesar, baru pemerintah bergerak. Aspirasi nelayan harus didengar dan diselesaikan sejak sekarang," tegasnya.
Sekda Sebut Sosialisasi Sudah Dilakukan, Efendi: Kapan dan Siapa yang Dilibatkan?
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep mengenai sosialisasi kegiatan survei seismik yang disebut telah dilaksanakan di tingkat kabupaten.
Efendi mempertanyakan sejauh mana sosialisasi tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terdampak, terutama nelayan tradisional di kawasan Slopeng, Badur, Legung, dan sekitarnya.
Baginya, pernyataan bahwa sosialisasi sudah dilakukan tidak cukup hanya menjadi jawaban administratif. Pemerintah harus membuka fakta mengenai proses sosialisasi tersebut secara transparan.
"Kalau memang sosialisasi sudah dilaksanakan, kapan waktunya? Siapa saja yang diundang? Apakah kelompok nelayan dilibatkan? Bagaimana respons masyarakat? Apakah pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan nelayan yang setiap hari beraktivitas di wilayah tersebut benar-benar mendapatkan informasi?" tanyanya.
Ia menilai, sosialisasi yang tidak menjangkau masyarakat terdampak secara langsung berpotensi menyisakan persoalan serius dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Efendi juga meminta pemerintah menjelaskan bagaimana mekanisme pengaduan bagi nelayan yang merasa dirugikan, termasuk mereka yang mengaku mengalami kerusakan jala dan rumpon.
"Kalau ada nelayan yang alat tangkapnya rusak, mereka harus mengadu ke mana? Kepada siapa harus meminta pertanggungjawaban? Apakah ada mekanisme ganti rugi? Jangan sampai masyarakat kecil harus berkeliling mencari keadilan, sementara pihak-pihak yang memiliki kewenangan justru saling melempar tanggung jawab," ungkapnya.
Pemerintah Jangan Hanya Hadir dalam Sosialisasi, tetapi Juga Ketika Rakyat Dirugikan
Efendi mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah konkret. Ia meminta adanya dialog terbuka yang mempertemukan perwakilan nelayan, pemerintah desa, pemerintah daerah, operator kapal, instansi terkait, dan unsur pengamanan.
Ia juga meminta dilakukan pendataan terhadap nelayan terdampak, pemeriksaan atas dugaan kerusakan alat tangkap, serta keterbukaan informasi mengenai perizinan, lokasi, batas operasional, dan prosedur keselamatan kegiatan survei seismik 3D.
Menurutnya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan bahwa kegiatan sudah disosialisasikan atau bahwa aktivitas kapal telah memiliki prosedur operasional.Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hak-hak mereka tetap dilindungi.
"Negara jangan hanya hadir ketika berbicara tentang investasi, potensi migas, dan nilai ekonomi eksplorasi. Negara juga harus hadir ketika nelayan kehilangan alat tangkap, ketika ruang melautnya terganggu, dan ketika keluarganya terancam kehilangan sumber penghidupan. Di situlah kehadiran negara benar-benar dibutuhkan rakyat," tandasnya.
Ia menutup dengan mengingatkan bahwa laut Sumenep bukan semata-mata ruang eksploitasi sumber daya alam, melainkan juga ruang kehidupan masyarakat pesisir yang telah diwariskan lintas generasi.
"Jangan sampai suatu hari anak-anak nelayan hanya mendengar cerita bahwa dahulu orang tua mereka bisa bebas melaut di perairan ini. Sementara hari ini, mereka justru harus bertanya apakah masih ada ruang bagi keluarganya untuk mencari nafkah. Pembangunan seharusnya membawa harapan, bukan membuat rakyat kecil merasa kehilangan masa depannya," pungkas Efendi.






