“Jangan main-main dengan data warga miskin. Kesalahan data menyangkut hak masyarakat atas bantuan, kesehatan, pendidikan dan masa depan,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah didorong mempercepat pembenahan DTSEN sekaligus menyediakan mekanisme koreksi yang mudah dan cepat.
Proses pemutakhiran juga dinilai perlu melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, pendamping sosial serta masyarakat agar data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi warga di lapangan.
