Langkah itu dinilai krusial untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih aturan dan menjaga kepastian hukum dalam implementasinya.DPRD Sumenep menegaskan, ketiga Raperda tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem ekonomi daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan regulasi yang lebih komprehensif, diharapkan pelaku usaha kecil mendapatkan perlindungan yang memadai dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih optimal.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat diyakini menjadi faktor kunci dalam mendorong pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Sumenep.
