Bangkalan – Hingga Minggu kedua bulan Mei 2026, sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Bangkalan belum menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan.
Kondisi ini menjadi sorotan karena biasanya pada periode tersebut proses lelang pekerjaan pemerintah sudah mulai berjalan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Minimnya aktivitas proyek di lapangan memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan terkait percepatan realisasi program pembangunan daerah tahun anggaran 2026.
Pasalnya, pada tahun-tahun sebelumnya, memasuki pertengahan Mei sebagian paket pekerjaan konstruksi sudah mulai tayang dan berproses dalam tahapan lelang.
Keterlambatan pelaksanaan proyek dikhawatirkan berdampak terhadap efektivitas penyerapan anggaran daerah serta target pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor jasa konstruksi dan tenaga kerja lokal yang biasanya mulai bergerak ketika proyek pemerintah mulai berjalan.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangkalan, Moh Ridwan, menyebut belum dilaksanakannya sejumlah tender proyek dipengaruhi kenaikan harga material konstruksi yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
“Harga ini naik terus. Ada beberapa item yang harganya meningkat cukup tinggi. Kami juga berpikir ketika tender dilepas, apakah rekanan mampu mengerjakan dengan kondisi harga sekarang,” ujarnya.
Ridwan menjelaskan, beberapa kontraktor bahkan meminta agar tender proyek tidak terburu-buru dilaksanakan karena khawatir mengalami kerugian akibat lonjakan harga material dan operasional.
“Mereka menyampaikan kalau dikerjakan dengan harga lama, mereka bisa rugi besar. Karena kenaikan harganya luar biasa,” katanya.
