SUMENEP, Katamadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai pijakan utama dalam penyusunan kebijakan dan anggaran daerah tahun 2026.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026, Rabu (31/3/2026), setelah seluruh fraksi menyampaikan hasil serapan aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing.
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, mengatakan bahwa hasil reses tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif, melainkan harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan terukur.
“Aspirasi masyarakat akan kami dorong menjadi dasar dalam kebijakan dan penganggaran, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi,” ujar Zainal.
Reses yang berlangsung pada 9–16 Maret 2026 tersebut menangkap sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat. Infrastruktur dasar, terutama akses jalan dan layanan publik di wilayah kepulauan, masih menjadi kebutuhan mendesak yang belum sepenuhnya teratasi.
Di sisi lain, tuntutan terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas juga menguat, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas pelayanan publik yang layak.
Tak kalah penting, dorongan terhadap penguatan ekonomi lokal juga mencuat, khususnya melalui dukungan nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor produktif lainnya.
DPRD menilai, temuan tersebut harus segera direspons oleh pemerintah daerah melalui langkah yang cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Zainal Arifin.
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, bersama unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta tokoh masyarakat.
Dengan menjadikan aspirasi warga sebagai fondasi perencanaan, DPRD Sumenep diharapkan mampu mengawal arah pembangunan yang lebih inklusif. Namun, publik kini menanti konsistensi antara komitmen dan realisasi, terutama dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat benar-benar terakomodasi dalam APBD 2026.
