Sampang- Keinginan Pemerintah Kabupaten Sampang, untuk mengelola sampah agar bernilai ekonomi, sekaligus menyerap tenaga kerja mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sebagai bentuk keseriusan, Komisi I DPRD Sampang beberapa waktu lalu melakukan kunjungan studi ke Desa Randupitu, Kabupaten Pasuruan, guna mempelajari sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi.
Ketua Komisi I DPRD Sampang, Moh. Salim, menyatakan dukungannya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Permukiman (DLH Perkim) agar melakukan langkah-langkah fundamental dalam penanganan sampah di Kabupaten Sampang. Ia berharap DLH Perkim berani menghadirkan inovasi program agar persoalan sampah dapat dikelola secara berkelanjutan.
“Dengan memaksimalkan teknologi, sebetulnya sampah dapat menghasilkan uang dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau soal kendala yang dihadapi dalam penanganan sampah, mungkin sebaiknya ditanyakan langsung ke DLH Perkim,” katanya, Senin (29/2/26)
Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang, Aulia Arif, mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah merencanakan inovasi pengelolaan sampah. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, terlebih saat ini terjadi pengurangan anggaran.
“Kami di sini memang tidak punya alatnya karena terkendala anggaran. Apalagi soal inovasi penggunaan teknologi sampah menjadi sumber energi listrik seperti di Surabaya, pengadaan alatnya itu sampai triliunan,” ujarnya.
Aulia Arif menambahkan, kunjungan ke Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), yakni metode pengolahan sampah—khususnya anorganik—menjadi bahan bakar padat.
“Ternyata di Pasuruan itu kami diperkenalkan alatnya, ya untuk membeli. Dan alat RDF itu harganya mahal, mencapai miliaran. Kami juga sudah sampaikan ke DPRD bahwa teknologi pengelolaan sampah itu ada tiga, pertama insinerator, kemudian RDF, dan terakhir PLTSA. Namun, untuk PLTSA sulit dijangkau karena harganya triliunan,” ujarnya.
Dengan kondisi anggaran saat ini, DLH Perkim Sampang memprioritaskan pengelolaan sampah untuk pelayanan masyarakat dan operasional rutin. Untuk pengadaan teknologi, dibutuhkan pos anggaran khusus yang perlu dukungan dari DPRD. Meski demikian, kontribusi PAD dari sektor persampahan disebut telah mencapai target sekitar Rp600 juta per tahun.
“Sementara sumber anggaran kami dimaksimalkan untuk layanan masyarakat dan operasional saja. Anggaran kami memang Rp1,8 miliar selama setahun, dan PAD kami sudah maksimal mencapai target yaitu Rp600 miliar,” jelasnya.
