Menurutnya, penggunaan setengah miliar rupiah semestinya dapat menunjukkan pencapaian yang signifikan. Namun faktanya, menurut pengamatannya, tidak satu pun prestasi tingkat regional teraih pada periode tersebut.
Ketika belanja publik tidak menunjukkan dampak, Efendi menyebutnya sebagai “indikasi lemahnya manajemen berbasis kinerja” padahal dana publik harus digunakan secara maksimal untuk pengembangan generasi muda dan kegiatan kepramukaan yang sejatinya strategis bagi pembentukan karakter.
Hibah yang Memunculkan Pertanyaan: Kemiripan Identitas dan Potensi Konflik Kepentingan
Sorotan paling tajam muncul ketika Efendi menilai hibah sebesar Rp200.000.000,- kepada Yayasan Lembaga Pelayanan Sosial Insan Bismillah Melayani (YLPS IBM) sebagai hibah yang memicu pertanyaan publik.
Nama yayasan tersebut sangat identik dengan tagline politik “Bismillah Melayani” yang digunakan oleh Bupati Achmad Fauzi sejak Pilkada 2020.
Ditambah lagi, yayasan tersebut diketahui berdiri pada tahun 2021, setelah Pilkada berlangsung. Efendi menekankan bahwa: “Kemiripan identitas antara entitas penerima hibah dan tagline politik kepala daerah bukanlah bukti, tetapi cukup menjadi alasan kuat bagi publik untuk mempertanyakan transparansi dan memastikan tidak ada potensi konflik kepentingan.
”Menurutnya, jika memang tidak ada keterkaitan struktural, pemerintah wajib memberikan penjelasan terbuka. Namun jika terdapat kedekatan politik, maka publik memiliki dasar untuk mempertanyakan etika pengelolaan anggaran. Dalam konteks ini, Efendi menilai bahwa potensi nepotisme harus dipastikan tidak muncul dalam tata kelola hibah.
Ironi di Tengah Kemiskinan Ekstrem
Efendi menekankan bahwa Sumenep masih bergulat dengan kemiskinan ekstrem yang menyentuh sekitar 188 ribu jiwa atau 17,02% penduduk. Dalam situasi seperti ini, hibah yang tidak mendesak dan tidak berorientasi pada dampak fundamental merupakan bentuk ketidaktepatan prioritas.
Ia menyebut bahwa kondisi tersebut menunjukkan ketidakpekaan fiskal pemerintah daerah, terutama ketika anggaran digelontorkan untuk hal-hal yang urgensinya lemah sementara kebutuhan dasar masyarakat mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, hingga akses layanan—masih sangat membutuhkan perhatian.
