Katamadura.com – Kinerja Pendamping Desa di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, mendapat sorotan tajam setelah dianggap kurang aktif oleh sejumlah pihak, termasuk aktivis Ahyatul Karim.
Karim mengkritik ketidakhadiran Pendamping Desa di kantor dan di lapangan, terutama di pulau-pulau yang membutuhkan pendampingan.
Karim menjelaskan bahwa Pendamping Desa memiliki tugas penting dalam mendukung pembangunan desa, namun ia menilai bahwa mereka lebih sering tidak hadir dan tidak memberikan kontribusi yang nyata.
"Pendamping Desa seharusnya ada di tengah masyarakat dan membantu mengembangkan potensi lokal," ungkap Karim pada Rabu (19/2/2025).
Menanggapi kritik tersebut, Koordinator Kabupaten (Koorkab) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Sumenep, Moh. Ilyas, memberikan klarifikasi mengenai tugas Pendamping Desa.
Ilyas menjelaskan bahwa di Sapeken terdapat 11 desa yang tersebar di pulau-pulau, dengan dua Pendamping Desa (PD) dan tiga Pendamping Lokal Desa (PLD). Ia menjelaskan bahwa PLD tidak memiliki kantor tetap dan lebih sering berada di kantor Pemdes atau di lapangan untuk mendampingi kegiatan desa.
"Iya, Pendamping Desa tidak diwajibkan untuk hadir di kantor, tugas mereka berbasis kegiatan," ujar Ilyas.
Menjelaskan bahwa Pendamping Desa mendampingi setiap tahapan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan.
Ilyas juga menambahkan bahwa meskipun mendapat kritik, kinerja Pendamping Desa di Kecamatan Sapeken tergolong baik. Hal ini terlihat dari cepatnya pengajuan pencairan Dana Desa (DD) 2025 yang menunjukkan kelancaran Musyawarah Desa (Musdes).
Ia juga menegaskan bahwa program pembangunan desa adalah hasil musyawarah antara masyarakat dan tokoh desa, dengan Pendamping Desa berperan memfasilitasi.
“Jika ada PLD yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, masyarakat dapat melaporkannya kepada kami,” tutup Ilyas.
