UTM Perkuat Posisi Sebagai Pusat Kajian Hukum: Prof. Dr. Safi’, S.H., M.H. Resmi Dikukuhkan Sebagai Guru Besar

Bangkalan – Universitas Trunojoyo Madura (UTM) terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat kajian hukum terkemuka dengan pengukuhan Prof. Dr. Safi’, S.H., M.H. sebagai Guru Besar dalam bidang Hukum Perundang-undangan pada Selasa (24/12/2024).

Bertempat di Gedung Pertemuan RP. Moh. Noer UTM, momen ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah bagi universitas, tetapi juga mempertegas kontribusi Madura dalam dunia pendidikan dan hukum di tingkat nasional.

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Gubernur Jawa Timur Terpilih, Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran anggota DPR RI dan DPRD Jawa Timur. Kehadiran mereka menunjukkan pengakuan atas kiprah UTM dalam mencetak akademisi yang mampu menghadapi tantangan zaman.

Dalam pidato pengukuhannya, Prof. Safi’ menekankan bahwa sistem hukum Indonesia membutuhkan pendekatan yang adaptif untuk menjawab dinamika global.

Ia juga menyampaikan bahwa peran perguruan tinggi sangat strategis dalam merumuskan solusi untuk memperbaiki tata kelola hukum di Indonesia.

“Sebagai institusi pendidikan, UTM memiliki tanggung jawab besar untuk terus memproduksi gagasan-gagasan hukum yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Prof. Safi’.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengukuhan ini adalah wujud nyata dari visi UTM sebagai motor penggerak perubahan, khususnya di bidang hukum.

“Kami ingin UTM menjadi episentrum kajian hukum yang tidak hanya relevan di Indonesia, tetapi juga di tingkat internasional,” tegasnya.

Momentum ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa UTM mampu bersaing dengan perguruan tinggi besar lainnya dalam mencetak akademisi yang berdaya saing tinggi. Dengan keberadaan Prof. Safi’, UTM diharapkan semakin produktif dalam menghasilkan penelitian yang dapat memengaruhi kebijakan publik.

Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa turut memberikan pandangan bahwa kehadiran guru besar seperti Prof. Safi’ akan memperkuat kolaborasi antara Akademisi dan Pemerintah.